Terkekangnya Orkestra Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

oleh: M. Machshush Bil Izzi — “Sembari Melangkah Menerka Rasa Penasaran”

A. Latar Belakang

Permasalahan korupsi di Indonesia bukanlah hal baru yang kita dengar. Kasus korupsi mulai dari yang kecil sampai yang besar di kalangan pejabat pemerintahan dan tidak jarang para oknum penegak hukum ikut terlibat dalam kasus korupsi. Eddy Hiariej misalnya, menyebutkan bahwa diperkirakan kejahatan korupsi dan prostitusi akan tetap berlangsung selama ada kehidupan di dunia[1]. Jadi, perdebatan apakah korupsi bisa diberangus sampai tuntas hingga tak tersisa lagi ini masih menjadi tabir probabilitas kemungkinan dengan berkembangnya dan berubahnya sektor-sektor kehidupan dari sisi teknologi yang bisa membuat kejahatan korupsi menjadi lebih kompleks dan lintas yurisdiksi.

Perdebatan itu tentunya bukan poin utama dari penyelesaian permasalahan korupsi, yang terpenting adalah bagaimana menciptakan sistem pemberantasan korupsi yang efektif untuk meminimalisir tindakan korupsi, bahkan di tingkat bawah sebagai wujud preventif dan penanggulangan yang tepat. Paradigma pemberantasan korupsi juga harus diubah bukan hanya sekedar penghukuman, tetapi juga perspektif pemulihan atau restorative justice yang telah dihabiskan pelaku dan perspektif lain untuk pengefektifan penanganan korupsi.

Nyatanya dari uraian tersebut justru menunjukkan upaya pemberantasan korupsi menunjukkan degregasi. Untuk memperkuat argumen ini dapat dilihat data Corruption Perception Index (CPI) Tahun 2020 menunjukkan Indonesia mengalami penurunan sebesar 3 poin di skor 37/100 di peringkat 102 dari 180 negara berbanding dari tahun sebelumnya (2019) dengan skor 40/100 [2]. Hal ini mengindikasikan orkestra pemberantasan korupsi menjadi terkekang. Dalam pembahasan selanjutnya akan diuraikan apa saja yang membuat orkestra tersebut terbatas dan bagaimana bisa mereformulasikan orkestra tersebut untuk tampil lebih baik.

B. Pembahasan

  1. Daya Gedor yang Berkurang dalam Lembaga Pemberantasan Tipikor

Orkestra pemberatasan korupsi dalam hal ini adalah instrumen-instrumen dalam upaya penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi (selanjutnya disebut tipikor), baik susunan kelembagaan dan aparat maupun produk hukumnya. Dalam sistem hukum di Indonesia setidaknya ada tiga lembaga yang berwenang khusus dalam penindakan pemberantasan tipikor, yakni KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Tiga lembaga ini menjadi ujung tombak dalam upaya pemberantasan tipikor di Indonesia.

Dalam perkembangan ketiga lembaga tersebut, KPK hadir menjadi stimulan dalam membantu kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan tipikor yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002. Paradigma ini dalam perkembangannya menjadi bergeser dan timbul pro-kontra, misalnya Zainal Arifin Mochtar yang dikutip oleh Tempo.co menyebutkan bahwa jika KPK berhasil memperbaiki sektor penegakan hukum akan menjadikan hukum di Indonesia berkualitas. Arah pemberantasan tipikor oleh KPK dinilainya masih sporadis dan tidak tertata pada sektor tertentu sebagai root problem yang harus diselesaikan.

Lembaga penegak hukum menjadi langkah awal yang harus dibenahi, agar penyelesaian di sektor lainnya menjadi lebih mudah. Untuk mendukung argumen ini, Hiroshi Ishikawa menyebutkan indikator efektivitas sistem peradilan pidana yaitu: (a) Sampai seberapa jauh tingkat pengungkapan perkara (clearance rate) yang dilakukan Polisi; (b) Sampai seberapa jauh Jaksa berhasil membuktikan surat dakwaannya di sidang pengadilan (conviction rate); © Sampai seberapa jauh tingkat kecepatan penanganan perkara di dalam sistem peradilan pidana (speedy trial); (d) Sampai seberapa jauh telah terjadi pengulangan kembali dari si pelaku (reconviction rate); (e) Sampai seberapa jauh tingkat partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana[3]. Indikator tersebut menunjukkan bagaimana peran penting kepolisian dan kejaksaan, serta KPK dalam penanganan tipikor, sehingga diperlukan pembenahan, agar secara kelembagaan dan penanganan lebih koordinatif dan sistematis, serta secara sosiologis aparat penegak hukum lebih berintegritas dan berwibawa.

Rupa-rupanya upaya tersebut menunjukkan hal lain, 17 Oktober 2019 DPR telah menetapkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK (selanjutnya disebut UU 19/2019). Revisi terhadap lembaga KPK memang diperlukan, tetapi substansi yang dibawa dalam UU 19/2019 menimbulkan berbagai permasalahan, baik secara kesisteman maupun muatan. Secara sistem ketatanegaraan, hadirnya UU 19/2019 membuat KPK menjadi ambiguitas independen ke arah rumpun eksekutif, artinya sama seperti kejaksaan dan kepolisian yang langsung berhubungan dengan eksekutif. KPK yang mengarah ke eksekutif ditunjukkan dalam Pasal 40 UU 19/2019 bahwa status kepegawaian KPK harus Aparatur Sipil Negara (ASN). KPK yang seharusnya menjadi lembaga negara independen (state auxiliary bodies) yang dalam pelaksanaannya ada kehendak bebas (free will) yang dapat terwujud tanpa ada pengaruh yang signifikan merubah pendiriannya untuk membuat keputusan atau kebijakan. Intervensi eksekutif juga dalam hal ini ditunjukkan dengan hadirnya Dewan Pengawas (Dewas) yang diatur dalam Pasal 37 huruf a dan b membuat sistem kelembagaan menjadi dualisme pimpinan di KPK dan dalam mekanisme penindakan, seperti penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan harus ada perizinan dari Dewas yang mana bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang mana pemberian izin tersebut diserahkan kepada pengadilan.

Polemik dalam tubuh KPK bisa dijabarkan lebih lanjut dalam logika hukum dan muatan pasal, tetapi untuk membatasi ruang lingkup pembahasan untuk menunjukkan 3 Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani, dan Mashuril Anwar, “Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Korupsi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang), Jurnal Hukum dan Pembangunan 50, Nomor 4 (Februari 2020): 944 problematika inti yang membuat orkestra pemeberantasan korupsi menjadi terkekang. Secara sosiologis berkaitan oknum aparat, stigmatitasasi ketidakpercayaan publik terhadap lembaga penegakkan hukum. Terbukti dari kasus-kasus yang bermunculan baru-baru ini, seperti pelanggaran kode etik oleh Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli, penyuapan penyidik KPK, Stephanus Robin, kasus TPPU oleh Irjen Napoleon Bonaparte, dan lain-lainnya. Hal ini selaras didukung oleh data kepercayaan publik terhadap lembaga penegakkan hukum oleh Charta Politika pada Juni dan Juli 2020, Kepolisan pada bulan Juni sebesar 73% menjadi 72,2% pada bulan Juli, KPK pada bulan Juni 73,2% menjadi 71,8% pada bulan Juli, dan Kejaksaan pada bulan Juli sebesar 61,6% turun dari bulan sebelumnya. Data tersebut melengkapi argumen bahwa melemahnya daya gedor pemberantasan tipikor.

2. Kelengkapan Alat untuk Keefektifan Pemberantasan Tipikor

Delay of justice is denied of justice merupakan salah satu ungkapan yang menunjukkan bahwa penyelasaian tipikor haruslah cepat dan efektif untuk menemukan sebuah keadilan. Lebih dari itu menyadari bahwa korupsi merupakan masalah internasional sebagaimana yang telah dikemukakan dalam pembukaan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), bahwa “Corruption is an insidious plague that has a wide range of corrosive effects on societies. It undermines democracy and the rule of law, leads to violations of human rights, distorts markets, erodes the quality of life and allows organized crime, terrorism and other threats to human security to flourish”[4]. Dalam hal ini, korupsi merusak demokrasi, pasar, dan melanggar hak asasi manusia, sehingga dikategorikan sebagai international infractions yang bisa berubah menjadi international crimes menurut kriteria Bassiouni dalam pengkategorian internasionalisasi kejahatan.

Dengan kesadaran itu Indonesia telah meratifikasi UNCAC dalam UU Nomor 7 Tahun 2006, disamping UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ratifikasi 4 Lihat Mukadimah Paragraf 1 United Nations Convention Against Corruption 2003. UNCAC ini sangat penting bagi instrumen pelengkap pemberantasan tipikor yang efektif dengan pertimbangan dasar mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip yang berlaku secara yuridis bidang pidana maupun internasional, seperti asas pacta sunt servanda, paham monisme dan dualisme, asas legalitas, asas aut dedere aut punere dan asas aut dedere aut judicare. Maka, perlu diterapkannya ratifikasi ini dalam sistem hukum Indonesia untuk menguatkan instrumen pengefektifan pemberantasan tipikor.

Sebagai tambahan, dengan adanya UNCAC maka permasalahan tipikor lintas yurisdiksi dapat ditangani dengan kerja sama internasional, memperluas sektor penanganan di korporasi, dan perluasan kewenangan hakim untuk menjatuhkan hukuman dengan tidak secara laterlek tidak ditulis hukumannya dalam UNCAC. Selain itu, upaya pemulihan dan perampasan aset harus lebih digencarkan secara terukur oleh kejaksaan dengan misalnya cara perampasan aset melalui keperdataan (in rem forfeiture) atau dengan pengesahan RUU Perampasan Aset yang sejak 2012 tidak kunjung rampung, bahkan dalam periode saat ini (2019–2024) DPR tidak memasukkan RUU tersebut dalam 33 RUU Prolegnas Prioritas yang disahkan pada Rapat Paripurna, 23 Maret 2021, fakta ini menunjukkan tidak adanya inisiatif pemerintah dalam mengajukan RUU tersebut dan DPR enggan merespons lebih lanjut perihal urgensi RUU tersebut. Dengan demikian, catatan-catatan yang telah diuraikan menjelaskan betapa terkekangnya dan terbatasnya instrumen orkestra pemberantasan tipikor yang komprehensif dan sistematis, hal ini harus menjadi bahan evaluasi disamping bertumpuknya masalah-masalah tentang pemberantasan tipikor selain dari yang diuraikan diatas untuk terciptanya penegakkan hukum dalam pemberantasan tipikor yang efektif dan lancarnya sistem hukum.

C. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa orkestra pemberantasan tipikor yang ditengarai oleh KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan menunjukkan penurunan performa, yang ditandai dengan adanya UU 19/2019 dan berbagai masalah kasus korupsi yang terjadi justru di lingkungan penegakkan hukum. Upaya untuk menciptakan orkestra pemberantasan tipikor yang komprehensif dan sistematis masih menjadi rumah yang kebanjiran harus masih menutupi lubang atau celah untuk mengurangi air yang masuk bukan untuk merombak rumah dengan political will yang dimiliki presiden maupun DPR. Maka, diperlukan alternatif pengefektifan pemberantasan korupsi sebagai upaya pelengkap instrumen tersebut. Ratifikasi UNCAC dalam UU Nomor 7 Tahun 2006 perlu diimplementasikan lebih lanjut dan segera sahkan RUU Perampasan Aset.

[1] Hiariej, Eddy O.S., “United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia”, Jurnal Mimbar Hukum 31, №1 (Februari 2019): 113

[2] Suyatmiko, Wawan dan Alvin Nicola, “Indeks Persepsi Korupsi 2020: Korupsi, Respons Covid-19, dan Kemunduran Demokrasi.” Transparency International Indonesia, 28 Januari 2021, https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2020-korupsi-respons-covid-19-dan-kemunduran-demokrasi/

[3] Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani, dan Mashuril Anwar, “Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Korupsi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang), Jurnal Hukum dan Pembangunan 50, Nomor 4 (Februari 2020): 944

[4] Lihat Mukadimah Paragraf 1 United Nations Convention Against Corruption 2003.

D. Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003

Jurnal

Hiariej, Eddy O.S., “United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia”, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 31, Nomor 1, Februari 2019

Mochtar, Zainal Arifin, “Pertanggungjawaban Partai Politik yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 31, Nomor 2, Juni 2019

Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani, dan Mashuril Anwar, “Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Korupsi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang), Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 50, Nomor 4, Februari 2020

Asyikin, Nehru dan Adam Setiawan, “Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK”, Justitia Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 1, April 2020, https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2020- korupsi-respons-covid-19-dan-kemunduran-demokrasi/

Berita Online

Suyatmiko, Wawan dan Alvin Nicola, “Indeks Persepsi Korupsi 2020: Korupsi, Respons Covid-19, dan Kemunduran Demokrasi.” Transparency International Indonesia, 28 Januari 2021, https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2020- korupsi-respons-covid-19-dan-kemunduran-demokrasi/

Sari, Haryanti Puspa, “Charta Politika: Kepercayaan Publik atas Lembaga Penegak Hukum Turun” Kompas.com, 22 Juli 2020, https://nasional.kompas.com/read/2020/07/22/18402491/charta-politikakepercayaan-publik-atas-lembaga-penegak-hukum-turun

Guritno, Tatang, “RUU Perampasan Aset: Dibutuhkan tetapi Tak Kunjung Disahkan” Kompas.com, 15 April 2021, https://nasional.kompas.com/read/2021/04/15/10152721/ruu-perampasanaset-dibutuhkan-tetapi-tak-kunjung-disahkan?

Rosana, Francisca Christy, “Ini Pasal-pasal UU KPK Baru yang Berpotensi Hambat Pemberantasan Korupsi” Tempo.co, 4 Mei 2021, https://nasional.tempo.co/read/1459071/ini-pasal-pasal-uu-kpk-baru-yangberpotensi-hambat-pemberantasan-korupsi

Nasution, Ameidyo Daud, “Ungkap Empat Masalah, ICW Desak MK Batalkan Revisi UU KPK”, Katadata.co.id, 4 Mei 2021, https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/6090b34d86fd6/ungkap-empatmasalah-icw-desak-mk-batalkan-revisi-uu-kpk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *