Sehat-Sehatlah Pesta Demokrasi Di Kampus Kerakyatan!

Mochamad Akmal Prantiaji Wikanatha — Pemimpin Umum BPPM Mahkamah FH UGM

Memasuki triwulan akhir tahun 2021, hiruk-pikuk pesta demokrasi sudah mulai tergaung di dalam ranah kehidupan kampus. Atmosfer kompetisi yang menyelimuti ambisi para bakal calon, berserasi memeriahkan suasana politik yang menghidupkan dinamika kehidupan demokrasi sebagai salah satu episentrum topik beratensi massif di kalangan para mahasiswa. Rentetan aksi kampanye untuk menyukseskan “Pemilwa” dan “pemira” yang dihelat untuk memilih siapa yang paling layak dan pantas dalam mendapuk jabatan strategis dalam suatu organisasi kampus, menjadi sebuah agenda yang memberi panggung mahasiswa untuk melaksanakan hak-hak konstitutionalitasnya sebagaimana tercantum di dalam pasal 28 C ayat 3 UUDNRI 1945, yakni untuk belajar memajukan dirinya guna membangun masyarakat, bangsa, dan negara, melalui media organisasi tingkat kampus sebagai pendahuluannya.

Berbicara perihal pesta demokrasi kampus, memang menjadi suatu topik “seksi” yang layak untuk diperbincangkan. Hal ini mengingat banyaknya mata yang tertuju dalam memandang pemilwa dan pemira, sebagai suatu agenda politik kampus tahunan yang dirasa mampu memberikan ruang bagi mahasiswa untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan bernilai. Berangkat dari keresahan dan bagaimana cara untuk membenahi pesta demokrasi yang sedang tidak baik-baik saja, setali dua tiang dengan agenda rangkaian proses pemilihan yang tinggal menghitung hari akan terlaksana, maka di dalam opini singkat ini, penulis hendak mengulas sekaligus menghimbau seluruh pihak terkait agar dapat mengingat kembali titik-titik vital yang harus diperhatikan guna menciptakan suatu pesta demokrasi yang sehat, sebagai suatu sarana pembelajaran yang berguna sekaligus bergizi guna menyongsong kehidupan berpolitik di masa mendatang dalam tatarannya yang lebih konkrit.

Dari Hulu Ke Hilir: Perihal Meluruskan Niat & Paradigma Bahwa Pesta Demokrasi Adalah Sarana Pembelajaran Politik Yang Harus Bersih, Baik, Dan Sehat!

Pemilwa dan pemilwa sebgai sebuah panggung pesta demokrasi, seyogyanya dipahami sebagai suatu pembelajaran dalam berpolitik di dalam kehidupan kampus. Pemaknaan yang terlalu melebar, dikhawatirkan dapat menjuru kepada hal-hal yang sifatnya pragmatis yang hanya berfokus pada kepentingan pribadi dan golongan. Faktor niat yang baik untuk belajar berpolitik yang orientasinya menebar kebermanfaatan bagi sekitar, menurut penulis wajib dijadikan sebagai suatu unsur tunggal kala memberanikan diri untuk maju dipilih dalam kontestasi politik. Mengingat, niat adalah suatu kehendak batin yang akan memberikan kita alur peta, perihal bagaimana tujuan kita akan tercapai.

Analogi sederhana yang dapat dinukil, adalah suatu hulu yang akan menentukan kemana air sungai akan akan menuju ke hilir. Berangkat dari niat, maka instrument menuju tujuan akan tercapai. Apabila niat yang timbul adalah niat yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang baik, maka instrument cara penggapaiannya akan seirama dengan tujuan yang mendasarinya. Korupsi, Kolusi, dan bahkan Nepotisme jabatan akan lahir kembali apabila niat yang ditanamkan hanya sebatas untuk “potong-potong kue” atau hanya sekedar menghias Curriculum Vitae (CV) agar memperbanyak pengalaman sebagai suatu nilai tambah dalam berkarir kelak. Dalam memandang hal ini, bukan berarti penulis sepenuhnya melarang kita untuk berangkat dari tujuan tersebut, akan tetapi apabila tidak diimbangi dengan sense of willingness to be better in society, beberapa niat a quo tidak akan menciptakan suatu progresifitas dalam pembangunan kehidupan berpolitik yang bersih, baik, dan sehat.

Dengan demikian, mudahnya, penulis menghimbau agar seluruh pihak terkait untuk memperbaiki niat dan paradigma dari diselenggarakannya pesta demokrasi dalam lingkup kampus ini. Sebab, dengan meluruskan niat dan memahami dari dalam hati bahwa pesta demokrasi adalah sarana untuk belajar menjadi lebih baik untuk dapat menebar kebermanfaatan melalui intelektualitas dan kepemimpinan yang mumpuni, niscaya, akan lebih banyak values of life yang akan didapatkan baik sebagai individu maupun kelompok.

Bingkailah Pesta Demokrasi Dengan Asas “Luberjurdil”

Pelurusan niat dan tujuan dalam menyelenggarakan sekaligus berpartisipasi di dalam pesta demokrasi kampus tidaklah akan berjalan dengan optimal apabila dalam proses pelakanaannya tidak dibingkai dengan asas luberjurdlil. Akroniom atas asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil harus dapat terimplementasi dengan sempurna. Dalam artian, tidak hanya dijadikan sebagai norma hukum yang bersifat semantik, namun juga harus memiliki arti dalam nilainya yang positif. Penempatan beberapa asas tersebut, sehendaknya tidak hanya berhenti di dalam penuangannya di atas Peraturan KPUM & KPRM, namun harus dapat diimplemntasikan secara konkrit dalam setiap tahapan. Baik dalam pra pemilihan, maupun pemilihan dan paska pemilihan.

Secara mudahnya, seluruh pihak terkait baik itu pemilih, yang dipilih, KPUM-KPRM, BANWAS, dan Mahkamah, wajib bersatu padu secara sinergis mengimplentasikan asas a quo dengan turut mengawal agar jalannya pesta demokrasi harus berjalan secara langsung, tanpa adanya paksaan dalam memilih. Penjaminan atas terselenggaranya pemilihan dalam suatu platform yang tidak memberikan celah atas kerentanan kerahasiaan, serta kesanggupan untuk memberikan transparansi hasil hitung yang aktual, kredibel, serta dapat dipercaya dan diterima. Eksploitasi hak-hak yang diberikan dalam asas jujur dan adil juga harus mampu diakomodir oleh penyelenggara agar dapat memberikan instrument penyelesaian sengketa apabila dirasa terdapat kecurangan-kecurangan dalam proses pemilihan guna menciptakan suatu kehidupan dalam ranah pesta demokrasi yang baik di kampus kerakyatan. Hal ini juga perlu ditekankan bagi tiap pasangan calon untuk tidak ragu membentuk suatu tim legal yang bertugas untuk mengwal adanya penyelesaian dalam potensi-potensi kecurangan yang ada di dalam pemilwa dan pemilwa agar dapat digugat melalui forum litigasi kampus — terlepas dari sifatnya yang ad-hoc.

Legowo itu baik dan terpuji, namun belum tentu selamanya bijak apabila kekalahannya didasari atas kecurangan. Bukan berarti tidak mau kalah, namun dengan bersedia mengguggat apabila memiliki suatu alat bukti yang cukup untuk membuktikan adanya kecurangan, maka secara tidak langusng akan timbul budaya hukum sekaligus memberikan makna bahwa pesta demokrasi tidak bisa dilakukan secara semena-mena, sebab ada banyak sekali pihak yang mengawasi.

Pengawasan, Akuntabilitas, Dan Transparansi Sebagai Instrument Pokok Pencipta Pesta Demokrasi Yang Baik.

Perihal pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi tentunya menjadi suatu instrument pokok yang dapat menciptakan suatu pesta demokrasi yang baik. Hal ini diasari bahwa dalam keadaan pandemi covid 19 yang memaksa untuk diselenggarakannya pemilwa dan pemira secara daring, menuntut adanya instrumen pengawasan yang lebih baik. Dalam poin ini, penulis merasa bahwa penting untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan melalui simaster yang berbasis online. Hal ini mengingat keterbatasan untuk melakukan pengawasan dengan adanya batasan-batasan jarak yang memungkinkan untuk terjadinya pembobolan, penjokian pemilihan, bahkan paksaan-paksaan yang sukar ditanggulangi. Perihal transparansi serta pengolahan suara yang masuk juga wajib untuk diawasi dengan tidak sepenuhnya diserahkan kepada sistem simaster yang dikelola oleh DSSDI.

Mudahnya, penting bagi segenap elemen untuk mempertanyakan akuntabilitas dan transparansi atas jumlah suara yang masuk. Tidak sekedar pemberian angka yang merupakan suatu hal yang mudah untuk dimanipulasi. Sebab, pemilihan berbasis daring memang memiliki konsekuensi massif yang harus dibayar dalam konteks transparansi, sebab apabila dikomparasikan dengan pemilihan daring yang diselenggarakan bedasar SOP yang dapat diawasi seperti penguncian kotak suara, hingga pemungutan suara yang juga dapat disaksikan bersama-sama oleh masyarakat kampus, menurut hemat penulis, memberikan suatu disparitas yang cukup berjarak dari segi upaya pengawasannya. Dengan demikian, perlu untuk memikirkan suatu trobosan baru bagi badan pengawas dan bahkan KPUM-KPRM itu sendiri agar dapat memformulasikan suatu alur pengawasan yang terintegratif dan transparan, supaya jumlah suara yang masuk dapat diterima dan tidak menimbulkan praduga-praduga yang mencoreng marwah kesucian dari pesta demokrasi itu sendiri.

Katakan Tidak Untuk Perbuatan Melawan Hukum.

Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud disini, berkaitan dengan pencocokan terhadap unsur-unsur PMH itu sendiri yang dapat diajabarkan dengan pemenuhan terhadap unsur: adanya perbuatan, perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, kerugian kepada korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Adapun perbutan melawan hukum itu sendiri adalah perbuatan yang:

a). Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.

b). Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

c). Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

d). Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. (Fuady, 2005: 6)

Sehingga, dalam melaksanan pesta demorkasi di tahun 2021 ini, semuanya wajib untuk menjauhi larangan-larangan yang telah ditentukan oleh badan penyelenggara. Perbuatan-perbuatan seperti black campaign, money politics, pressure voting, dan vote-result manipulation, adalah beberapa perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain serta mencoreng nama pemilwa-pemira itu sendiri. Sehingga, sudah seyogyanya diberikan suatu sanksi tegas bagi pihak-pihak pelanggar hukum pemilihan supaya menimbulkan efek jera sebagai stabilisator pelaksanaan pesta demokrasi kampus yang sehat.

Pilihlah dengan bijak!

Pemilihan calon dengan bijak menjadi faktor preferensi subyektif yang wajib untuk diperhatikan. Hal ini berkaitan dengan etos “memilih karena kelayakan” dan bukan “memilih karena adanya faktor sosial”. Dalam poin ini, bukan berarti penulis menghimbau untuk tidak memilih calon yang merupakan teman dekat kita, akan tetapi seyogyanya, pemimpin adalah orang yang layak. Dalam artian, ia memiliki jiwa leadership yang tinggi, serta memiliki kemampuan intelektualitas yang cukup untuk dapat mengatur, mengkooridinasi, serta menyelesaikan suatu masalah. Memilih berdasarkan kecocokan atas visi-misi, pandangan, serta program kerja yang dicanangkan dapat menjadi alternatif termudah kala menentukan pemimpin, sebab apabila kita asal dalam pilih, maka ditakutkan yang akan terpilih merupakan calon yang kurang kompeten. Konsekuensinya adalah penurunan standar indeks kepemimpinan yang justru berpotensi meregresifkan suatu langkah gerak dari organisasi tersebut.

Jangan Sampai jadi lawan setelah berkawan

“Rivalitas hanya berlangsung selama dua bulan pemilwa-pemira, sisanya kita adalah teman abadi!”. Adagium sosial ini harus kita tanamkan agar tidak terjerumus pada polarisasi pertemanan karena adanya perbedaan pilihan politik. Menjadi suatu hal yang sia-sia dalam pertemanan apabila ikatan yang tercipta secara harmonis selama bertahun-tahun, menjadi rusak dalam sekejap karena adanya perbedaan pilihan. Maka dari itu, penulis menyarankan agar unsur kompetisi jangan terlalu diawet-awetkan. Sesaat setelah keluar nama pemenang, berangkul-rangkulah satu sama lain. Bahkan, sekedar duduk tertawa bersama ditemani secangkir kopi dan sebat pilihan, dapat menjadi opsi atas resolusi perdamaian. Anggaplah bahwa di tiap pertandingan, selalu ada pemenang dan selalu ada pihak yang “kalah”. Maka kedewasaan dalam menahan ego adalah kunci untuk dapat mempertahankan pertemanan setelah pesta demokrasi usai.

Konklusi

Beberapa poin diatas, merupakan pandangan subyektif dari penulis yang sekiranya dapat ditanamkan bagi seluruh mahasiswa sebagai pedoman untuk menjalankan pesta demokrasi secara sehat. Penulis sepenuhnya berharap, bahwa akana da angin perubahan & perbaikan menuju ke hal-hal yang sifatnya positif dalam menyelenggarakan rangkaian agenda pemilwa-pemira di kampus kerakyatan di penghujung tahun 2021 ini. Akhir kata, penulis hendak menyampaiakan semangat dan selamat berkompetisi bagi tiap-tiap calon yang hendak beradu suara dalam panggung megah pemilwa dan pemira. Semoga pesta demokrasi di kampus kerakyatan pada tahun 2021 ini, menjadi sebuah kontestasi politik yang sehat. Good game, well played!

Biodata Singkat

Mochamad Akmal Prantiaji Wikanatha adalah seorang mahasiswa Strata — I yang mengenyam Pendidikan di Fakultas Hukum UGM sejak tahun 2019. Hobinya dalam menyanyi dan menulis, mengantarnya menjadi Pemimpin Umum BPPM Mahkamah periode 2020–2021. Disamping itu, ia juga terlibat di dalam beberapa organisasi lain seperti BPPM Balairung UGM sebagai koordinator Tim Kanal (2020–2021), serta berkecimpung di Dema Justicia sebagai wakil kepala divisi manajemen program departemen Medinfo Dema Justicia (2020–2021). Motto kehidupannya adalah “Berusaha menjadi lebih baik, hingga mampu menebar kebermanfaatan bagi orang lain dan sekitar”.