PERSEPSI #2: Meninjau Perlindungan Hak Masyarakat dan Administrasi Pengelolaan TPST Piyungan

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, hingga hari ini, TPST Piyungan setiap harinya mendapat kiriman sampah hingga mencapai 600 ton dan terus meningkat hingga 12% setiap musim liburan menjadi 700 ton. Sejak tahun 2015, masyarakat dari lima dusun sekitar mulai melakukan aksi untuk menunjukan rasa keberatan kepada pemerintah karena dinilai mengingkari janji. Diawal, Pemerintah berkomitmen untuk melakukan penyemprotan nyamuk dan lalat serta memberi dana kompensasi sebagai wujud imbalan terhadap warga yang terkena dampak negatif penanganan sampah. Namun, janji tersebut belum juga terpenuhi.

Lantas bagaimanakah perlindungan hak serta peran masyarakat dalam pembuatan kebijakan TPST? Bagaimana tindak lanjut dari kesemrawutan administrasi yang disebabkan karena pengelolaan TPST Piyungan yang dirasa merupakan kiriman dari pemerintah daerah satu kepada pemerintah daerah lainnya?