Pada tanggal 5 September 2019, DPR mengusulkan adanya Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Hal ini menimbulkan polemik di masyarakat, mengingat adanya tendensi kepentingan politik untuk melemahkan KPK. Beberapa permasalahan yang dapat ditemukan pada RUU KPK, sebagai berikut:
  1. Adanya klausa  pegawai KPK sebagai ASN dan bukan sebagai Pegawai Tetap serta aturan bahwa penyelidik harus dari kepolisian dapat menggoyahkan independensi KPK;
2. Digagasnya Dewan Pengawas yang secara hukum bermasalah dan dapat memperlambat kinerja KPK; dan
3. Pasal 12A RUU KPK mengandung frasa “koordinasi” antara KPK dengan Kejaksaan Agung dalam proses penuntutan dapat memperlambat KPK.
 
Menanggapi permasalahan pada RUU KPK ini, Dema Justicia mengambil sikap sebagai berikut:
1. Memohon kepada Presiden RI untuk menolak Rancangan Undang-Undang KPK;
2. Mendesak DPR RI untuk menghentikan segala bentuk pelemahan kepada KPK RI;
3. Menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan segenap Organisasi Masyarakat bersatu untuk menolak RUU KPK; dan
4. Menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan segenap Organisasi Masyarakat bersatu untuk mengawal serta menjaga KPK RI dari segala bentuk pelemahan dalam penegakkan korupsi.
 
untuk melihat kajian kami dapat melihat dokumen dibawah ini:
 
Kabinet Gelora Pembebasan
Dewan Mahasiswa Justicia
Fakultas Hukum UGM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *