Pemerintah Kabupaten Sleman beserta dengan DPRD Kabupaten Sleman telah mengeluarkan Raperda Kabupaten Sleman tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Raperda tersebut mengundang kontroversi bagui beberapa warga Sleman yang tergabung dalam Forum Peduli Pasar Rakyat (FPPR). Hingga pada akhirnya Pemerintha Provinsi DIY menggunakan kewenangannya untuk mengevaluasi Raperda tersebut.

Pada tanggal 11 Februari 2019, FPPR bersama dengan BEM KM UGM dan Dema Justicia FH UGM telah melakukan audiensi dengan DPRD tentang Raperda tersebut. DPRD Kabupaten Sleman kemudian menindaklanji audiensi tersebut dengan menyerahkannya kepada Bapemperda untuk dilakukan kajian.

Ada beberapa pasal yang bermasalah dalam Raperda tersebut. Menurut Hempri Suyatna, pasal-pasal dalam Raperda tersebut dapat membuat pedagang lokal dan pasar rakyat di daerah Sleman. Dema Justicia FH UGM sendiri melihat ada beberapa pasal pula yang bermasalah secara yuridis.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Raperda Kabupaten Sleman tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat melihat Kajian singkat dari Dema Justicia di bawah ini,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *