Hubungan Kemitraan: Kotak Pandora Dunia Kerja

oleh: Gde Anresamsya Devadatta, “Lulus Segan, Drop Out Tak Mau”

Kotak Pandora adalah sebuah artefak dalam mitologi Yunani yang berhubungan dengan mitos Pandora. Pada masa modern, sebuah idiom timbul dari kata tersebut yang artinya “Sumber masalah besar dan tak diinginkan”, atau “Sebuah hal yang tampak berharga namun sebenarnya adalah kutukan”.

Pesatnya perkembangan ketenagakerjaan dunia (pun Indonesia), menghadirkan sebuah frasa baru dalam sektor ketenagakerjaan Indonesia yaitu “Hubungan kemitraan”. Hubungan kemitraan merupakan suatu hubungan atas perjanjian yang masuk kedalam grey area ketenagakeraan modern. Memudahkan memang, tapi dibalik indahnya manuver “Hubungan mitra” ini, hadir pula pertanyaan-pertanyaan yang tiada habisnya. Membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya? Apakah hubungan kemitraan ini merupakan jawaban untuk mengatasi tantangan labor market flexibility, atau justru menjadi Kotak Pandora ketenagakerjaan Indonesia?

Gig Economy dan Perjanjian Kemitraan

Perusahaan startup dewasa ini tidak bisa dipungkiri turut membantu pemulihan ekonomi nasional dalam masa pandemik COVID-19. Demi membantu pemulihan ekonomi nasional, serta memudahkan perusahaan-perusahaan start up ini, pemerintah masuk dengan mengesahkan Undang-undang Cipta Kerja. Undang-undang ini mengikuti tren perekonomian dunia yang dewasa ini mengedepankan fleksibilitas ekonomi dan ketenagakerjaan. Salah satu implikasi dari Undang-undang ini adalah minimnya partisipasi pemerintah dalam hal hubungan ketenagakerjaan. Secara praktek hal tersebut bisa dilihat dengan pengembalian kesepakatan kepada para pihak yang berkontrak, yang dimanifestasikan, salah satunya dengan hubungan kemitraan. Hubungan kemitraan ini menjadi tren yang kerap digunakan oleh perusahaan-perusahaan startup, demi menunjang semangat labor market flexibility yang dibawa oleh undang-undang a quo. Namun, ada beberapa catatan terkait hubungan kemitraan ini.

Kasus #ShopeeTindasKurir yang beberapa waktu lalu sempat menghiasi lini masa media sosial di Indonesia. Kasus tersebut terangkat ke muka publik dimulai dengan adanya mitra kerja Shopee (Mita Kerja Shopee Express) yang bersuara mengenai lingkungan kerja startup yang cenderung eksploitatif terhadap mitra kerjanya. Perjanjian kemitraan mengamini para pihak berkedudukan setara berdasarkan asas keseimbangan dalam hukum perdata. Tapi pada prakteknya, masih banyak eksploitasi dari pihak perusahaan terhadap pekerja dalam pembentukan hubungan kemitraan ini. Perusahaan yang dalam hal ekonomi lebih mapan, tidak bisa dianggap setara dalam hal ekonomi dengan mitra kerja. Relasi yang tidak setara ini kemudian menyebabkan kesewenang-wenangan perusahaan dalam membentuk perjanjian kemitraan. Dalam hubungan yang tidak setara ini, mitra kerja kemudian tidak bisa merubah isi kontrak dikarenakan tidak memiliki posisi tawar dalam perjanjian ini. Perusahaan menyadari betul hal ini, yang kemudian digunakan guna mengeksplotasi mitra kerja guna kepentingan dan keuntungan perusahaan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan lingkungan kerja yang eksploitatif terhadap pekerja oleh perusahaan terkait.

Disguised Employment

Disguised employmonet atau tenaga kerja terselubung adalah penyelundupan tenaga kerja yang biasanya menggunakan mekanisme perjanjian kemitraan atau pesekutuan perdata. ILO (International Labor Organization) menjelaskan bahwasanya jenis pekerjaan ini diklasifikasikan sebagai “grey area of labor law” karena kerancuan antara apakah jenis perjanjian kerja ini bisa dianggap menghasilkan hubungan kerja atau tidak. Disebut rancu karena dalam perjanjain kemitraan yang kerap digunakan sebagai alibi Disguised employment, di dalamnya berisikan unsur pekerjaan, perintah, dan upah. Praktik disguised employment berimplikasi pada minimnya atau bahkan nihilnya perlindungan terhadap “pekerja mitra” yang dalam hal ini bisa dianggap sebagai pekerja dalam perusahaan karena adanya unsur-unsur hubungan kerja seperti yang dijelaskan tadi. Hal ini dilakukan demi mensiasati peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menghindarkan perusahaan dari kewajiban untuk memberikan jaminan social serta mengakomodasi hak-hak dari pihak pekerja. Seperti perlindungan jaminan sosial, pengaturan upah minimum, hak cuti, dan hak-hak lainnya.

Praktik ini sering kita temui dalam lingkungan ketenagakerjaan dewasa ini, sektor rekan mitra dalam perusahaan-perusahaan startup tech, salah satunya Shopee Indonesia. Perjanjian kemitraan yang seharusnya para pihak berkedudukan setara, pada praktiknya tidak demikian karena sering kita temui adanya ketimpangan posisi tawar antara perusahaan dan pekerja. Bisa dilihat dengan perubahaan kontrak secara sepihak dari perusahaan tanpa persetujuan dari mitra kerja. Hal ini jelas melanggar asas itikad baik dalam berkontrak, karena perjanjian kemitraan pun mengafirmasi asas ini.

Asas Itikad Baik, dan Asas Keseimbangaan dalam Kontrak Baku

Itikad baik adalah satu nilai yang menjadi tolok ukur dalam menentukan apakah suatu kontrak itu layak atau tidak untuk dilaksanakan. Itikad baik merupakan penyaring yang didasari oleh nilai moral dan kepatutan bagi keberadaan sebuah kontrak, setelah kontrak itu dinyatakan telah sah berdasarkan syarat sah kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.[1] Asas ini bersama asas keseimbangan menjadi countermeasure bagi asas kebebasan berkontrak untuk menghindarkan praktik eksploitasi salah satu pihak dalam suatu kontrak. Asas keseimbangan merupakan asas yang mengedepankan bargain position setiap pihak dalam pembentukan suatu kontrak. Setiap pihak berhak untuk berunding demi mendapatkan kesepakatan secara berkeadilan. Asas keseimbangan dalam sebuah kontrak atau perjanjian harus diperhatikan agar salah satu pihak tidak dirugikan hanya karena adanya kebebasan berkontrak.[2] Pada praktiknya, asas keseimbangan dan asas itikad baik semakin dinafikan dengan keberadaan kontak baku atau kontrak adhesi.

Kontrak baku adalah kontrak yang cenderung bersifat sepihak dan melanggar asas kebebasan, asas itikad baik, pun asas kebebasan berkontrak secara holistik. Kontrak yang dalam pembentukannya kurang melibatkan pihak lainnya itu sering disebut sebagai take it or leave it contract.[3]Perjanjian baku umumnya berupa form yang dimana setiap orang yang akan bermitra mendapatkan klausa yang sama dalam kontraknya. Perjanjian ini sering kita temui dalam perjanjian kemitraan yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan start up dalam menjaring rekan mitranya. Hal ini jelas melanggar asas kebebasan berkontrak dimana calon mitra tidak bisa mengubah isi dari perjanjian tersebut. Kontrak yang isinya dimonopoli oleh perusahaan tidak bisa diubah oleh adherent. Apabila calon mitra tidak setuju dengan isi dari perjanjian kemitraan, calon mitra tidak memiliki kuasa untuk mengubah klausa-klausa yang tercantum dalam perjanjian tersebut, yang menjustifikasi keadaan kontrak take it or leave it ini.

Dalam kaitan terhadap pembuatan perjanjian baku, diperlukan campur tangan negara dalam bentuk pembuatan aturan hukum maupun penanganan perkara-perkara perjanjian baku melalui pengadilan (putusan-putusan pengadilan) untuk melindungi pihak yang lemah, pihak yang memiliki bargaining power lebih rendah akibat keterbatasan terhadap akses dan informasi, pendidikan dan modal.[4] Hal ini demi memberikan perjanjian yang lebih berkeadilan kepada pihak yang lemah guna meningkatkan bargain position dan menghindari praktik eksploitasi ketenagakerjaan.

Pada umumnya, ketidakseimbangan terjadi apabila para pihak berada dalam kekuatan ekonomi dan modal yang berbeda. Untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban dari para pihak dalam hal ini, sebuah perjanjian perlu memuat asas keseimbangan, keadilan, dan kewajaran yang merupakan pedoman serta menjadi rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat sehingga pada akhirnya akan menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya.[5]

Penutup

Manuver hubungan kemitraan demi mempraktikkan disguised employment sebenarnya masih sah-sah saja di Indonesia dikarenakan belum ada peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur mengenai permasalahan ini. Diperlukannya pengaturan yang jelas jika tidak pengawasan yang ketat mengenai kesejahteraan dan keselamatan pekerja gig economy yang saat ini menjadi korban praktik disguised employment menggunakan mekanisme “perjanjian mitra” diatasAdanya pengaturan yang jelas mengenai perjanjian mitra demi menjamin hak-hak “pekerja mitra” dengan dasar dan analisa cost and benefit yang menyeluruh, serta kesadaran pemegang modal akan pentingnya asas keseimbangan dan asas itikad baik dalam penyusunan kontrak diharapkan akan mengurangi praktik-praktik eksploitasi buruh dan politik upah rendah yang menjadi konsekuensi negatif dari praktik gig economy.

“When the product is free, then you’re the product.”

[1] Ery Agus Priyono, “Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak)”, Diponegoro Private Law Review, Vol. 1, №1, November 2017, hlm. 13

[2] Aryo Dwi Prasnowo, Siti Malikhatun Badriyah, Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 8 №1 Mei 2019, hlm. 63

[3] Ibid.

[4] Aryo Dwi Prasnowo, Siti Malikhatun Badriyah, Op.Cit, hlm. 73

[5] Ibid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *