“KPU berpandangan bahwa upaya menciptakan penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN itu harus dimulai dari pemilu, dan KPU hanya mempunyai kewenangan membuat peraturan KPU,” tegas Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

“Jadi kita mencoba berpartisipasi dengan seluruh komponen masyarakat berupaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN mulai dari hulunya dan hulunya adalah pemilu itu,” paparnya.

 

Begitu yang dikatakan oleh Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait Peraturan KPU yang melarang mantan narapidana Korupsi untuk menjadi calon legislatif/caleg (Rohmatin Bonasir, 2018). Jika kita melihat dari apa yang dikatakan oleh Komisioner KPU tersebut maka kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan dari KPU adalah untuk mencegah praktek KKN dalam tubuh lembaga legislatif itu sendiri. Tindakan KPU ini menimbulkan beberapa tanggapan terutama dari DPR, Bawaslu, dan Kemendagri yang menolak tindakan KPU serta menginginkan agar persyaratan caleg dikembalikan pada Pasal 240 ayat 1

No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Dylan Apriliado R, 2018). Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit tentang mantan narapidana korupsi, tetapi dijelaskan dalam huruf g pasal tersebut bahwa untuk menjadi caleg seseorang tidak pernah dipenjara dengan kekuatan hukum tetap karena tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali menyatakan ke publik bahwa orang tersebut merupakan mantan narapidana. Namun KPU pada akhirnya tetap pada pendiriannya dan meresmikan peraturan tersebut menjadi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Minggu (1/7). Kemenkumham pun pada akhirnya mengundangkan PKPU tersebut beberapa hari setelahnya untuk menjadi peraturan yang berkekuatan hukum mengikat dengan adanya perubahan tata letak dalam PKPU dan larangan mantan napi bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi diakomodasi dalam pakta integritas yang harus ditandatangani pimpinan parpol.

Soedikno Mertodikusumo (2007) menyebutkan, bahwa kekuatan berlakunya peraturan perundang-undangan dibagi menjadi tiga yaitu kekuatan berlaku yuridis, kekuatan beralku sosiologis, dan kekuatan berlaku filosofis. Kekuatan berlaku yuridis merupakan persyaratan formal terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Sudikno dalam hal ini mengutip Hans Kelsen, dimana suatu hukum dapat berlaku apabila didasarkan pada hukum lain yang mempunyai tingkatan lebih tinggi daripada hukum tersebut. Kekuatan berlaku sosiologis adalah berlakunya atau diterimanya suatu hukum didalam masyarakat. Terdapat dua teori dalam kekuatan berlaku sosiologis yaitu teori kekuasaan (hukum dipaksakan oleh penguasa) dan teori pengakuan (hukum diterima dan diakui oleh masyarakat). Kekuatan berlaku filosofis terjadi apabila suatu hukum sesuai dengan cita-cita hukum (dalam konteks Indonesia dalah Pancasila).

PKPU tersebut memiliki beberapa kelemahan apabila dilihat dari sudut pandang yuridis. PKPU tersebut telah bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan diatasnya, salah satunya adalah UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam UUD 1945 hak politik diatur dalam pasal 28C ayat 2 dimana disebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk mengajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. Ini berarti hak untuk maju menjadi calon legislatif merupakan hak asasi manusia yang pembatasannya mengikuti pasal 28J. Dalam Pasal 28J pembatasan yang dimaksud adalah pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Hak untuk menjadi calon legislatif salah satu pembatasannya ditetapkan pada UU No 7 Tahun 2017 terutama pada pasal 240. Pada pasal 240 UU No 7 Tahun 2017 tersebut telah jelas bahwa tidak ada pembatasan bagi mantan narapidana korupsi untuk maju menjadi caleg dalam pemilu, dengan catatan bahwa syarat lainnya juga terpenuhi. Ini berarti PKPU ini telah bertentangan dengan UU No 7 Tahun 2017. PKPU yang menambahkan ketentuan tambahan mengenai syarat menjadi caleg juga telah membatasi hak asasi seseorang yang telah diatur dalam pada 28C ayat 2 UUD 1945. Padahal jika kita melihat pada pasal 28J ayat 2 UUD 1945 yang dapat membatasi hak asasi seseorang hanyalah Undang-Undang, PKPU bukanlah suatu Undang-Undang yang dapat membatasi hak asasi seseorang. Oleh karena itu dalam pembatasan hak asasi manusia, dalam hal ini maju menjadi caleg, PKPU harus mendasarkan pada peraturan diatasnya yaitu UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

PKPU yang membatasi mantan narapidana tindak pidana korupsi untuk menjadi caleg mempunyai kekuatan berlaku secara filosofis. Secara filosofis cita-cita hukum dari Negara Indonesia tercantum dalam dalam pembukaan UUD 1945 terutama alinea ke-4. Dalam Aline ke-4 disebutkan bahwa dasar dari negara Indonesia salah satunya adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. PKPU tersebut sesuai keterangan dari komisioner KPU diatas mempunyai tujuan untuk menciptakan suatu penyelenggaraan negara yang bersih dari praktik KKN. RPKPU ini telah bersesuaian dengan dasar negara ke-4 tersebut, sehingga dapat mewujudkan suatu kepemimpinan yang hikmat dan bijaksana untuk mewujudkan tujuan negara.

Dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa KPU memang punya tugas dan kewajiban untuk menyusun dan menetapkan PKPU yang berkaitan dengan tahapan pemilu. Persoalan tentang pemberian kewenangan dari UU terhadap KPU untuk menambahkan persyaratan terhadap bakal calon anggota legislatif tidak disebutkan dalam UU No 7 Tahun 2017. Dalam hal persyaratan bakal calon tigas KPU hanyalah sebagai verifikator, PKPU yang diamanatkan oleh UU berkaitan tentang persyaratan anggota legislatif hanya tentang proses verifikasi (Pasal 249 UU No 7 Tahun 2017). Tidak mungkin KPU menambahkan persyaratan kepada bakal calon anggota legislatif, sehingga jika PKPU tersebut keluar akan bertentangan dengan UU No 7 Tahun 2017.

PKPU yang membatasi mantan narapidana tindak pidana korupsi untuk menjadi caleg juga mempunyai kekuatan berlaku secara sosiologis. Dalam suatu survei yang dilaksanakan pada April dan Mei 2017 yang dilakukan oleh Lembaga Polling Center bekerjasama dengan LSM Indonesian Corruption Watch (ICW) sebagaiman yang diberitakan oleh Tempo.co (Wulan Nova S dan Budi R, 2017), DPR (sebagai salah satu lembaga legislatif) menempatai posisi 3 terbawah dalam hal tingkat kepercayaan masyarakat.

 

Dalam survei yang dilakukan di 34 provinsi dengan melibatkan 177 kabupaten/kota, dan 211 desa/kelurahan seluruh Indonesia dengan jumlah responden sebesar 2.235 orang ini, DPR memperoleh skor 51 persen dengan perusahaan swasta yang mendapatkan skor 49 persen dan partai poltik yang mendapatkan skor 35 persen. Ini berbanding terbalik dengan skor 86 persen yang didapat oleh Presiden dan KPK. Korelasi yang kurang baik juga dapat dilihat dari DPR dan Parpol dimana 2 lembaga tersebut merupakan lembaga yang terbawah dalam survei tersebut dan mempunyai hubungan erat dalam ketatanegaraan. Selain kasus-kasus korupsi yang menjerat anggota DPR jugta menimbulkan ketidakpercayaan pada DPR. Ditambah, baru saja terdapat mantan ketua DPR telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Kondisi lembaga perwakilan yang gersang akan kepercayaan masyarakat menimbulkan suatu hal yang aneh mengingat lembaga ini yang menjadi representasi dari rakyat itu sendiri. Sehingga dibutuhkan suatu cara agar lembaga legislatif yang sejatinya merupakan lembaga perwakilan agar bersih dan kembali menerima kepercayaan dari masyarakat serta untuk meningkatkan kinerja dari lembaga legislatif itu sendiri. PKPU yang melarang mantan narapidana tindak pidana korupsi untuk menjadi caleg dapat menjadi salah satu cara untuk memperbaiki lembaga legislatif tersebut. Dengan kondisi masyarakat yang tingkat kepercayaannya rendah terhadap lembaga legislatif, tentu Peraturan KPU tersebut dapat diterima dan diakui oleh masyarakat.

Melihat dari kekuatan berlaku secara yuridis, filosofis dan sosiologis PKPU yang melarang mantan narapidana tindak korupsi terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan. Dalam kekuatan berlaku secara yuridis bisa saja telah bertentangan dengan beberapa peraturan diatasnya. Tetapi perlu diingat bahwa PKPU tersebut merupakan salah satu dari peraturan perundang-undangan yang masuk dalam kriteria dalam Pasal 8 UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga pembatalan dan pemutusan tidak berlakunya, sesuai dengan UUD 1945, PKPU tersebut harus melalui Putusan MA.

 

Richardus Prasetya Adipadma

Staff Kajian Strategis dan Kebijakan

 

Daftar Pustaka

Mertodikusumo, S (2007) Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Edisi kelima. Yogyakarta : Liberty.

Bonasir, R (2018). Dilema Mantan Napi Menjadi Caleg: Pertarungan Suara Rakyat dengan Hukum Positif. [daring] terdapat di: http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44357394 [diakses tanggal 6 Juni 2018].

Aprilliado, D (2018). KPU Tetap Larang Mantan Napi Kasus Korupsi Jadi Caleg pada Pemilu 2019. [daring] terdapat di: https://nasional.kompas.com/read/2018/05/23/09213661/kpu-tetap-larang-mantan-napi-kasus-korupsi-jadi-caleg-pada-pemilu-2019 [diakses tanggal 6 Juni 2018].

Wulan N dan Budi R (2017). Survei Polling Center: Kepercayaan ke KPK Tinggi, ke DPR Rendah. [daring] terdapat di: https://nasional.tempo.co/read/893107/survei-polling-center-kepercayaan-ke-kpk-tinggi-ke-dpr-rendah [diakses tanggl 6 Juni 2018].

https://nasional.kompas.com/read/2018/07/04/11543331/pimpinan-parpol-harus-tanda-tangan-pakta-integritas-tak-calonkan-eks

https://nasional.kompas.com/read/2018/07/04/12305831/kemenkumham-undangkan-pkpu-larangan-eks-koruptor-jadi-caleg-ini-respons

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *