Hubungan Kemitraan: Kotak Pandora Dunia Kerja

oleh: Gde Anresamsya Devadatta, “Lulus Segan, Drop Out Tak Mau”

Kotak Pandora adalah sebuah artefak dalam mitologi Yunani yang berhubungan dengan mitos Pandora. Pada masa modern, sebuah idiom timbul dari kata tersebut yang artinya “Sumber masalah besar dan tak diinginkan”, atau “Sebuah hal yang tampak berharga namun sebenarnya adalah kutukan”.

Pesatnya perkembangan ketenagakerjaan dunia (pun Indonesia), menghadirkan sebuah frasa baru dalam sektor ketenagakerjaan Indonesia yaitu “Hubungan kemitraan”. Hubungan kemitraan merupakan suatu hubungan atas perjanjian yang masuk kedalam grey area ketenagakeraan modern. Memudahkan memang, tapi dibalik indahnya manuver “Hubungan mitra” ini, hadir pula pertanyaan-pertanyaan yang tiada habisnya. Membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya? Apakah hubungan kemitraan ini merupakan jawaban untuk mengatasi tantangan labor market flexibility, atau justru menjadi Kotak Pandora ketenagakerjaan Indonesia?

Gig Economy dan Perjanjian Kemitraan

Perusahaan startup dewasa ini tidak bisa dipungkiri turut membantu pemulihan ekonomi nasional dalam masa pandemik COVID-19. Demi membantu pemulihan ekonomi nasional, serta memudahkan perusahaan-perusahaan start up ini, pemerintah masuk dengan mengesahkan Undang-undang Cipta Kerja. Undang-undang ini mengikuti tren perekonomian dunia yang dewasa ini mengedepankan fleksibilitas ekonomi dan ketenagakerjaan. Salah satu implikasi dari Undang-undang ini adalah minimnya partisipasi pemerintah dalam hal hubungan ketenagakerjaan. Secara praktek hal tersebut bisa dilihat dengan pengembalian kesepakatan kepada para pihak yang berkontrak, yang dimanifestasikan, salah satunya dengan hubungan kemitraan. Hubungan kemitraan ini menjadi tren yang kerap digunakan oleh perusahaan-perusahaan startup, demi menunjang semangat labor market flexibility yang dibawa oleh undang-undang a quo. Namun, ada beberapa catatan terkait hubungan kemitraan ini.

Kasus #ShopeeTindasKurir yang beberapa waktu lalu sempat menghiasi lini masa media sosial di Indonesia. Kasus tersebut terangkat ke muka publik dimulai dengan adanya mitra kerja Shopee (Mita Kerja Shopee Express) yang bersuara mengenai lingkungan kerja startup yang cenderung eksploitatif terhadap mitra kerjanya. Perjanjian kemitraan mengamini para pihak berkedudukan setara berdasarkan asas keseimbangan dalam hukum perdata. Tapi pada prakteknya, masih banyak eksploitasi dari pihak perusahaan terhadap pekerja dalam pembentukan hubungan kemitraan ini. Perusahaan yang dalam hal ekonomi lebih mapan, tidak bisa dianggap setara dalam hal ekonomi dengan mitra kerja. Relasi yang tidak setara ini kemudian menyebabkan kesewenang-wenangan perusahaan dalam membentuk perjanjian kemitraan. Dalam hubungan yang tidak setara ini, mitra kerja kemudian tidak bisa merubah isi kontrak dikarenakan tidak memiliki posisi tawar dalam perjanjian ini. Perusahaan menyadari betul hal ini, yang kemudian digunakan guna mengeksplotasi mitra kerja guna kepentingan dan keuntungan perusahaan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan lingkungan kerja yang eksploitatif terhadap pekerja oleh perusahaan terkait.

Disguised Employment

Disguised employmonet atau tenaga kerja terselubung adalah penyelundupan tenaga kerja yang biasanya menggunakan mekanisme perjanjian kemitraan atau pesekutuan perdata. ILO (International Labor Organization) menjelaskan bahwasanya jenis pekerjaan ini diklasifikasikan sebagai “grey area of labor law” karena kerancuan antara apakah jenis perjanjian kerja ini bisa dianggap menghasilkan hubungan kerja atau tidak. Disebut rancu karena dalam perjanjain kemitraan yang kerap digunakan sebagai alibi Disguised employment, di dalamnya berisikan unsur pekerjaan, perintah, dan upah. Praktik disguised employment berimplikasi pada minimnya atau bahkan nihilnya perlindungan terhadap “pekerja mitra” yang dalam hal ini bisa dianggap sebagai pekerja dalam perusahaan karena adanya unsur-unsur hubungan kerja seperti yang dijelaskan tadi. Hal ini dilakukan demi mensiasati peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menghindarkan perusahaan dari kewajiban untuk memberikan jaminan social serta mengakomodasi hak-hak dari pihak pekerja. Seperti perlindungan jaminan sosial, pengaturan upah minimum, hak cuti, dan hak-hak lainnya.

Praktik ini sering kita temui dalam lingkungan ketenagakerjaan dewasa ini, sektor rekan mitra dalam perusahaan-perusahaan startup tech, salah satunya Shopee Indonesia. Perjanjian kemitraan yang seharusnya para pihak berkedudukan setara, pada praktiknya tidak demikian karena sering kita temui adanya ketimpangan posisi tawar antara perusahaan dan pekerja. Bisa dilihat dengan perubahaan kontrak secara sepihak dari perusahaan tanpa persetujuan dari mitra kerja. Hal ini jelas melanggar asas itikad baik dalam berkontrak, karena perjanjian kemitraan pun mengafirmasi asas ini.

Asas Itikad Baik, dan Asas Keseimbangaan dalam Kontrak Baku

Itikad baik adalah satu nilai yang menjadi tolok ukur dalam menentukan apakah suatu kontrak itu layak atau tidak untuk dilaksanakan. Itikad baik merupakan penyaring yang didasari oleh nilai moral dan kepatutan bagi keberadaan sebuah kontrak, setelah kontrak itu dinyatakan telah sah berdasarkan syarat sah kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.[1] Asas ini bersama asas keseimbangan menjadi countermeasure bagi asas kebebasan berkontrak untuk menghindarkan praktik eksploitasi salah satu pihak dalam suatu kontrak. Asas keseimbangan merupakan asas yang mengedepankan bargain position setiap pihak dalam pembentukan suatu kontrak. Setiap pihak berhak untuk berunding demi mendapatkan kesepakatan secara berkeadilan. Asas keseimbangan dalam sebuah kontrak atau perjanjian harus diperhatikan agar salah satu pihak tidak dirugikan hanya karena adanya kebebasan berkontrak.[2] Pada praktiknya, asas keseimbangan dan asas itikad baik semakin dinafikan dengan keberadaan kontak baku atau kontrak adhesi.

Kontrak baku adalah kontrak yang cenderung bersifat sepihak dan melanggar asas kebebasan, asas itikad baik, pun asas kebebasan berkontrak secara holistik. Kontrak yang dalam pembentukannya kurang melibatkan pihak lainnya itu sering disebut sebagai take it or leave it contract.[3]Perjanjian baku umumnya berupa form yang dimana setiap orang yang akan bermitra mendapatkan klausa yang sama dalam kontraknya. Perjanjian ini sering kita temui dalam perjanjian kemitraan yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan start up dalam menjaring rekan mitranya. Hal ini jelas melanggar asas kebebasan berkontrak dimana calon mitra tidak bisa mengubah isi dari perjanjian tersebut. Kontrak yang isinya dimonopoli oleh perusahaan tidak bisa diubah oleh adherent. Apabila calon mitra tidak setuju dengan isi dari perjanjian kemitraan, calon mitra tidak memiliki kuasa untuk mengubah klausa-klausa yang tercantum dalam perjanjian tersebut, yang menjustifikasi keadaan kontrak take it or leave it ini.

Dalam kaitan terhadap pembuatan perjanjian baku, diperlukan campur tangan negara dalam bentuk pembuatan aturan hukum maupun penanganan perkara-perkara perjanjian baku melalui pengadilan (putusan-putusan pengadilan) untuk melindungi pihak yang lemah, pihak yang memiliki bargaining power lebih rendah akibat keterbatasan terhadap akses dan informasi, pendidikan dan modal.[4] Hal ini demi memberikan perjanjian yang lebih berkeadilan kepada pihak yang lemah guna meningkatkan bargain position dan menghindari praktik eksploitasi ketenagakerjaan.

Pada umumnya, ketidakseimbangan terjadi apabila para pihak berada dalam kekuatan ekonomi dan modal yang berbeda. Untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban dari para pihak dalam hal ini, sebuah perjanjian perlu memuat asas keseimbangan, keadilan, dan kewajaran yang merupakan pedoman serta menjadi rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat sehingga pada akhirnya akan menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya.[5]

Penutup

Manuver hubungan kemitraan demi mempraktikkan disguised employment sebenarnya masih sah-sah saja di Indonesia dikarenakan belum ada peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur mengenai permasalahan ini. Diperlukannya pengaturan yang jelas jika tidak pengawasan yang ketat mengenai kesejahteraan dan keselamatan pekerja gig economy yang saat ini menjadi korban praktik disguised employment menggunakan mekanisme “perjanjian mitra” diatasAdanya pengaturan yang jelas mengenai perjanjian mitra demi menjamin hak-hak “pekerja mitra” dengan dasar dan analisa cost and benefit yang menyeluruh, serta kesadaran pemegang modal akan pentingnya asas keseimbangan dan asas itikad baik dalam penyusunan kontrak diharapkan akan mengurangi praktik-praktik eksploitasi buruh dan politik upah rendah yang menjadi konsekuensi negatif dari praktik gig economy.

“When the product is free, then you’re the product.”

[1] Ery Agus Priyono, “Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak)”, Diponegoro Private Law Review, Vol. 1, №1, November 2017, hlm. 13

[2] Aryo Dwi Prasnowo, Siti Malikhatun Badriyah, Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 8 №1 Mei 2019, hlm. 63

[3] Ibid.

[4] Aryo Dwi Prasnowo, Siti Malikhatun Badriyah, Op.Cit, hlm. 73

[5] Ibid.

Refleksi Hari Lingkungan Hidup Sedunia

oleh: Muhammad Ariz Zaki — PM 2019

Sebenar-benarnya pendidikan itu untuk mengasah kepekaan seseorang pada lingkungan sekitarnya.

Tulisan ini untuk mengingatkan kembali akan permasalahan lingkungan yang semakin meningkat. Salah satu masalah lingkungan adalah plastik sekali pakai yang terus menerus bertambah. Isu sampah plastik ini akan selalu menarik untuk dibahas, karena limbah plastik semakin meningkat dan pengelolaan terbatas.

Sudah banyak dilakukan penelitian dan dibuat kajian tentang permasalahan ini baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Jenna Jambeck dikatakan dalam penelitiannya bahwa ada sekitar 275 juta ton sampah plastik di seluruh dunia. Sekitar 4,8–12,7 juta ton sampah terbuang ke laut. Setiap satu menit, sampah plastik yang dibuang ke laut setara dengan satu truk penuh.

Di dalam studi yang sama, Indonesia menghasilkan sampah plastik sebesar 3,22 juta ton dengan sekitar 0,48–1,29 juta ton diantaranya mencemari lautan. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara kedua produsen sampah plastik terbesar didunia setelah Tiongkok. [1]

Mengacu dari data di atas, kita bisa melihat India berada jauh dibawah Indonesia pada posisi 12 dengan tingkat pencemaran plastik ke laut India hanya sekitar 0,09–0,24 juta ton/tahun. Padahal sebenarnya jumlah penduduk pesisir India dibanding Indonesia nyatanya hampir sama, yaitu sekitar 187 juta jiwa. Kesimpulannya, pengelolaan sampah di Indonesia masih perlu perbaikan.

Permasalahan plastik di Indonesia selain karena pengelolaan sampah yang buruk juga diakibatkan oleh penggunaan plastik yang berlebihan. Contohnya dari lingkungan terdekat kita mungkin terdapat pada TPST Piyungan Bantul yang sudah penuh atau membludak.[2] Terkait pengunaan plastik sekali pakai yang berlebihan itu akan menimbulkan dampak yang buruk, seperti tercermarnya lingkungan.

Partikel plastik beracun memiliki potensi merusak kesuburan tanah. Plastik juga mengganggu keseimbangan alam. Sampah plastik bisa mengganggu kelancaran saluran drainase. Zat yang dihasilkan dari pemusnahan sampah plastik dengan cara dibakar selain berbahaya jika terhirup manusia, juga berkontribusi mencemari udara. Yang lebih mengkhawatirkan, sampah plastik merupakan salah satu kontributor dalam perubahan iklim karena dalam proses produksi dan pengelolaannya, plastik dapat menambah emisi gas rumah kaca.

Anak cucu kita selaku generasi masa depan berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip antargenerasi. Jaminan atas perolehan lingkungan hidup yang baik diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang №39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Dengan demikian, timbul kewajiban bagi negara untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia setiap warganya dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Konstitusionalitas hak atas lingkungan hidup semakin ditegaskan dengan UUPPLH. sebagaimana tertuang pada Pasal 65 Ayat (1): “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Ayat (2): “Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Serta Pasal 67: “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi kita untuk memperhatikan permasalahan lingkungan, termasuk masalah plastik yang akan sangat berbahaya bagi masa depan apabila tidak dikelola dengan baik.

Bagaimana langkah kita

Kata kuncinya adalah bagaimana kita belajar, bergerak, dan mengorganisir.

Kita sebagai individu tentunya menjadi orang pertama untuk melakukan perubahan, kita perlu segera sadar untuk mengubah lifestyle kita dengan mengurangi penggunaan plastik. Selain itu, perubahan system secara kritikal yang mencakup perubahan kebijakan dan kepemimpinan di bidang industri juga menjadi faktor utama dalam upaya mengurangi resiko dari sampah plastik.

Setelah kita memulai dari diri kita, kita dapat berbagi ke lingkungan terdekat kita. Yaitu dengan mengajak untuk melakukan aktivitas yang dapat berkontribusi dalam pengurangan plastik sekali pakai. Misalnya kalo sekarang ya reduce dan reuse dengan memaksimalkan penggunaan plastik yang sudah kita pakai. Contohnya menggunakan kembali sebagai wadah atau ecobrick ataupun untuk hal lain.

Langkah berikutnya adalah mendorong pemerintah yang berperan sebagai pengambil kebijakan untuk mengefektifkan implementasi kebijakan pengurangan sampah sekali pakai. Kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah community empowerment[3] dan capacity building[4] terhadap bangsa Indonesia. Selain dua langkah diatas, mendorong keterlibatan pemuda dalam pengambilan kebijakan juga perlu dilakukan, dengan berpegang pada konsep bahwa kita punya hak untuk menentukan masa depan kita dan itu akan berpengaruh ke genarasi-generasi yang akan datang, bukan hanya saat kita tua tapi lebih jauh dari itu. Dan terkait kebijakan ini, tidak hanya kebijakan di tingkat pemerintah tapi bisa kita lakukan dari skala terdekat yaitu kampus.

Kampus bebas plastik

Sejak adanya pandemi, kegiatan di kampus berkurang sehingga sampah di lingkungan kampus tentunya juga berkurang. Kita berharap seterusnya setelah kampus dibuka dan mulai kegiatan offline seperti dulu, pengelolaan sampah lebih diperhatikan. Diharapkan kampus membuat kebijakan pro lingkungan, misalnya pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.

Kampus ini memiliki aktivitas yang sangat padat setiap harinya dan tidak sedikit masyarakat yang berada di lingkungan kampus baik karyawan, tenaga pendidik, maupun mahasiswa yang belajar dilingkungan kampus. Kampus juga merupakan sarana edukasi yang efektif untuk mengubah kebiasaan mahasiswa dan tenaga pendidiknya guna mendukung pengunaan produk-produk reusable dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.

Untuk menekan permasalahan plastik, kita sebagai mahasiswa dapat menerapkan kebijakan pengurangan plastik sekali pakai dengan membuat target tahapan pengurangan plastik. Misalnya, pertama adalah pengurangan sedotan plastik. Kedua, pengurangan plastik kresek. Ketiga dan terakhir, pengurangan plastik-plastik pada saat kegiatan. Hal ini tidak mudah dilakukan karena butuh proses dan waktu untuk penyesuaiannya.

Selanjutnya kita juga dapat mendorong otoritas kampus untuk membentuk dan mempersiapkan sistem pengumpulan dan pengelolaan sampah serta membuat mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi, termasuk insentif serta disinsentif jika diperlukan. Setelah adanya hal-hal ini kita harus mengkampanyekan dan mendorong inisiatif civitas terkait pengurangan sampah plastik sekali pakai.

Penutup

Plastik sejatinya adalah lawan dan teman dalam kehidupan kita. Plastik tidak mudah dilepaskan dari tiap aktivitas kita karena murah dan mudah di gunakan. Plastik adalah permasalahan bersama umat manusia, oleh karenanya penanggulangannya tidak dapat diserahkan pada masing-masing individu pengguna plastik. Pendekatan baru yang lebih tersistem, berkelanjutan, dan memaksa agaknya perlu diterapkan demi keberhasilan usaha bersama dalam menyelamatkan lingkungan kita dari kejahatan plastik.

Semoga dapat menjadi renungan.

By the way, Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia untuk yang membaca pada waktu tulisan ini diunggah.

[1] Research Jenna Jambeck, Plastic Waste Inputs From The Land Into The Ocean “https://dietkantongplastik.info/download/riset-jenna-jambeck-plastic-waste-inputs-land-ocean/”

[2] https://news.detik.com/foto-news/d-5304202/tpst-piyungan-disegel-warga-sampah-membludak-di-jalanan

[3] https://konsultanmanajemencsr.com/mengetahui-konsep-community-empowerment-di-indonesia/

[4] https://www.materidigital.com/pengertian-capacity-building-dan-contoh-penerapannya “Secara umum capacity building adalah proses atau kegiatan memperbaiki kemampuan seseorang, kelompok, organisasi atau sistem untuk mencapai tujuan atau kinerja yang lebih baik.”

Pengujian Satu Atap, Perlukah?

Oleh: Kebin Athilla — Mahasiswa

Urgensi dari satu atap perlu ditinjau lagi dari keadaan di status quo dan perlu dilihat kembali bagaimana hal ini dapat dibenarkan dari segi esensi dan efektifitas. Saat ini, terdapat pembagian pengujian peraturan perundang-undangan yang didasarkan atas hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD NRI 1945 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana tertera pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sedangkan peraturan perundang-undangan di bawahnya terhadap UU merupakan kewenangan Mahkamah Agung (MA) sebagaimana termuat dalam konstruksi Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.

Secara historis, terbentuknya MK merupakan Lembaga yang dibentuk atas semangat untuk menegakkan hukum dari segi konstitusi. Menurut Jimmly Asshidique, MK (yang mana diperkenalkan oleh Hans Kelsen) memiliki dasar teoretis yang kuat dimana ia menjelaskan bahwa diperlukan suatu organ tersendiri di luar badan legislatif yang dapat menjamin terlaksanya aturan konstitusional tentang legislasi dengan diberikan tugas untuk menguji apakah produk hukum itu konstitusional atau tidak.[1] Dalam hal ini, MK merupakan Lembaga peradilan yang digadang-gadang sebagai Court of Law sedangkan MA adalah Court of Justice.[2] Apabila dibandingkan secara langsung, MK sebagai Court of Law berfokus pada penegakkan hukum melalui peninjauan kesesuaian produk hukum dengan hierarkinya, dalam hal ini puncak tertingginya adalah UUD 1945. Konsekuensinya adalah seluruh produk hukum yang ada pada hierarki peraturan perundang-undangan dapat secara sinkron diuji oleh satu Lembaga yudisial yang berfokus untuk menegakkan tata hukum dalam negara hukum. Tentunya sinkronisasi ini berguna untuk mencegah adanya ketidaksinambungan atau persinggungan normatif yang berkontradiksi satu dengan yang lainnya.[3] Lebih lanjut lagi, Abdul Latief, Hakim Tipikor MA Republik Indonesia, mengatakan bahwa sebenarnya MK dapat pula menguji produk legislasi Pemerintah Daerah berupa Peraturan Daerah (Perda) terhadap UUD dengan dasar konstitusionalnya yakni Pasal 18 UUD 1945 dan Ration de Troi atau Ration Legis nya berupa terdapatnya substansi hukum Perda yang memiliki sumber lahirnya dari kewenangan pengaturan dari konstitusi.[4]

Bertalian dengan semangat MK sebagai Court of Law maka sudah seharusnya upaya sinkronisasi pengujian peraturan perundang-undangan dijalankan secara maksimal. Bagaimana pun juga, kewenangan yang diberikan konstitusi kepada MA dan MK terkait judicial review nampaknya tidak bisa sejalan dengan pengupayaan tersebut. Terlebih lagi pembagian kewenangan judicial review secara hierarkis pada MA dan MK menyulut adanya permasalahan berupa kontradiksi apabila terdapat peraturan perundang-undangan dibawah UU yang diuji dan UU yang menjadi batu uji tersebut sedang diuji pula. Problematika empiris tersebut pernah terjadi pada tahun 2009 dimana kala itu terdapat perkara perihal metode penghitungan sisa suara pemilu 2009. Terdapat satu pihak saat pemilu 2009 yang merasa dirugikan dengan adanya Pasal 22C dan 23 ayat (1) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum №15 Tahun 2009 yang dinilai bertentangan dengan Pasal 205 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.[5] Sontak hal tersebut mendorongnya untuk mengajukan judicial review kepada MA. Kemudian dengan adanya Putusan MA №15P/HUM/2009 pasal a quo dinyatakan bertentangan dengan Pasal 205 ayat (4) UU №10 Tahun 2008 dan MA meminta KPU untuk membatalkannya.[6] Dengan adanya putusan tersebut, muncul beberapa pihak yang mengajukan judicial review terhadap Pasal 205 ayat (4) UU №10 Tahun 2008 yang menjadi batu uji kepada MK. Majelis Hakim Konstitusi yang saat itu diketuai Prof. Mahfud memutuskan bahwa pasal a quo, bersama dengan Pasal 212 ayat (3), dinyatakan konstitusional bersyarat.[7] Jelas adanya bahwa dalam kasus ini MA dan MK memiliki penafsiran yang berbeda dan kontradiktif. Pengutamaan pelaksanaan putusan tentu pada akhirnya lebih dipusatkan pada MK dimana produk hukum yang diuji berupa UU terhadap UUD. Secara otomatis maka Peraturan KPU tersebut dikesampingkan karena pada satu sisi batu uji peraturan tersebut juga dilakukan uji materiil dan di sisi lain asas lex superior derogate legi inferiori juga berlaku. Hal inilah yang turut mendorong urgensi dilaksanakannya pengujian satu atap di bawah MK.

Berbeda dengan MK, MA sebagai Court of Justice sudah selayaknya melakukan penegakkan hukum dengan mengadili ketidakadilan subyek hukum untuk mewujudkan keadilan.[8] Jelas secara esensial bahwasanya MA tidak seharusnya turut menguji peraturan perundang-undangan karena pada dasarnya dengan adanya paradigma Court of Law dan Court of Justice pemisahan kewenangan guna mencapai keadilan dirasa sudah cukup efektif. Pada dasarnya, sebagaimana yang tertera pada Pasal 24A ayat (1), MA juga memiliki kewenangan untuk mengadili di tingkat kasasi. Hal ini merupakan beban yang cukup besar untuk ditanggung MA karena terdapat banyak sekali perkara yang harus ditangani oleh MA pada prakteknya. Mengapa demikian? Secara kelembagaan, MA merupakan puncak sistem peradilan yang memiliki struktur bertingkat secara vertikal dan secara horizontal MA memiliki cakupan lima lingkungan peradilan yakni lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan militer.[9] Tentunya apabila terdapat kewenangan MA dalam menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang maka akan menimbulkan overload pada pekerjaan yang harus diselesaikan MA. Lebih lanjut lagi, dengan sistematika yang sedemikian rupa maka akan melukai pula asas peradilan cepat dan biaya ringan serta kepastian hukum. Menurut hasil penelitian disertasi Zainal Arifin Hoesein, pada prakteknya efisien dan efektivitas pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan MA tidak berjalan semestinya karena rata-rata perkara yang diselesaikan per tahunnya hanya berkisar pada satu atau dua (gugatan) dan tiga perkara (permohonan) saja.[10] Bertentangan dengan itu, MK justru dinilai produktif dengan menyelesaikan dua puluh dua perkara dalam kurun waktu satu tahun satu bulan.[11]

Oleh karenanya, pemahaman secara esensial terkait pembagian kewenangan lembaga yang jelas harus dapat dimaknai guna mengoptimalkan kinerja lembaga negara guna mencapai negara hukum yang ideal. Pembagian yang jelas ini juga dapat mampu mengoptimalkan proses penegakkan hukum baik melalui produk hukum atau subyek hukum guna mencapai keadilan. Dalam konteks ini, pengujian kembali atau judicial review harus disatuatapkan pada MK sebagai Court of Law yang ideal. Hal ini juga dapat dibenarkan dari segi efektvitas karena beban yang ditanggung oleh MA sebagai Court of Justice secara praktek terlalu banyak. Konteks penyatuatapan pada MK tidak perlu sejauh menguji keputusan karena sudah sejatinya itu merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada dasarnya keputusan yang bersifat beschikking dan menmutus perkara yang kongkret. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang dapat diuji merupakan peraturan yang bersifat regeling atau meregulasi. Tentu secara konsep, keputusan tidak dapat disatuatapkan. Terlebih lagi terdapat Perlu kiranya ditinjau lagi potensi timbulnya ketidaksinambungan yang mungkin terjadi apabila MK dan MA menguji peraturan perundang-undangan yangmana semuanya tertera pada UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

[1] Jimly Asshiddiqie,2005, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Konstitusi Press, Jakarta.

[2] Muhammad Issar Helmi, “Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol. 6, №1, 2016, hlm. 105.

[3] Op cit, hlm. 108.

[4] Nurul Qamar, “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Vol. I, №1, November 2012, hlm. 3.

[5] Achmad dan Mulyanto, “Problematika Pengujian Peraturan Perundangan-Undangan (Judicial Review) pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi”, Yustisia, Vol. 2, №1, Januari-April, 2013, hlm. 63.

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] Op cit, hlm. 109.

[9] Op cit, hlm. 108.

[10] Muhammad Issar Helmi, Op cit, hlm. 107.

[11] Ibid.

COVID-19: Apakah Kata ‘Bencana’ Sudah Tepat?

Oleh: Natalische Ramanda Ricko Aldebarant — Mahasiswa dengan Wawasannya yang Masih Kemarin Sore

Wabah virus corona atau coronavirus disease merupakan virus yang saat ini sedang menjadi perhatian masyarakat internasional. Hal itu membuktikan bahwa virus beserta karakteristik yang melekatinya mampu meminta perhatian masyarakat seperti halnya tren pakaian dan musik. Virus yang saat ini sedang menjadi perhatian itu menjadi penyebab permasalahan multi sektoral negara yang terdampak. Dilansir dari BBC News coronavirus disease dapat menyebabkan kesusahan di berbagai aspek kehidupan manusia. Maka dari itu, di dalam tulisan ini sedikitnya hendak membahas sisi menarik fenomena COVID-19 yang tidak sulit dan boleh untuk diketahui.

Coronavirus disease 2019 pertama kali ditemukan keberadaannya di Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir tahun 2019. COVID-19 dapat ditularkan dari manusia ke manusia hingga pada tanggal 12 Maret 2020 WHO mengumumkan bahwa COVID-19 sudah menjadi pandemik global. Menyusul pernyataan tersebut fakta yang disampaikan oleh WHO pada tanggal 29 Maret 2020 menyebut ada 634.835 kasus dan 33.106 diantaranya merupakan jumlah kematian di seluruh dunia. Sejak dimulainya kasus COVID-19 dikenal dengan istilah social distancing atau yang telah diklarifikasi oleh WHO menjadi physical distancing sebagai cara untuk melakukan pencegahan kasus yang kian bertambah. Meskipun begitu, physical distancing pun juga memiliki dampaknya sendiri. Bahkan dampak yang disebabkannya cukup nyata terutama dalam aspek sosial dan ekonomi warga negara. Contoh konkretnya adalah ketika mudik yang sudah menjadi agenda rutin tahunan masyarakat di Indonesia dilarang untuk dilakukan. Menurunnya taraf hidup masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor UMKM juga menjadi contoh aspek ekonomi yang sedang terganggu. Menilik banyaknya sektor produksi yang terdampak baik secara langsung maupun tidak mengindikasikan roda perekonomian sedang terganggu ditambah dengan pernyataan BKF Kemenkeu tentang perekonomian Indonesia yang mengalami resesi. Menyusul hal-hal yang demikian, jumlah kasus yang tidak sedikit disertai dengan analisis dampak yang mengikutinya mungkin saja menjadi alasan bagi media-media pemberitaan menyematkan kata ‘bencana’ ketika memuat tentang COVID-19.

Pernahkah kita menyadari bahwa di dalam sejumlah berita yang memberitakan tentang COVID-19 sering kali kedapatan kata ‘bencana’?. Apakah kalian pernah bertanya mengapa kata bencana disematkan dalam pemberitaan sebuah virus?. Bukankah virus yang kita kenal merupakan persoalan yang biasa-biasa saja dan bukan merupakan sebuah urgensi sampai-sampai disebut bencana?. Seperti itulah kurang lebihnya ketika menyadari bahwa pemberitaan-pemberitaan terkait COVID-19 hampir selalu ditemui kata ‘bencana’ dalam redaksinya. Menurut saya, hal itu merupakan sesuatu yang menarik untuk dibahas karena kurang pas rasanya media-media pemberitaan melakukannya dengan tanpa alasan yang jelas dan barulah selanjutnya disimpulkan sependek pemikiran penulis tentang hal demikian. Maka, paragraf selanjutnya mencoba menilai penggunaan kata ‘bencana’ dalam pemberitaan COVID-19 dan setelahnya membahas tentang apa yang menjadi latar belakang hal tersebut.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian tentang ‘bencana’ yang secara garis besar dapat dipahami sebagai sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian, atau penderitaan. Berarti maksud dari kata ‘bencana’ dalam pemberitaan COVID-19 tidak jauh dari apa yang dimaksud dengan menimbulkan kesusahan, kerugian, atau penderitaan. Kembali pada perkembangan kasus COVID-19 yang sudah saya jelaskan pada paragraf pendahuluan telah memaksa saya untuk sepakat bahwa coronavirus bukanlah virus yang dapat dianggap remeh. Mengaca pada jumlah kasus sampai dengan korban meninggal yang itu terbilang tidak sedikit saya rasa cukup untuk dapat meyakinkan kita semua agar sependapat dengan pernyataan di kalimat sebelumnya. Serta sudah seharusnya pula kita sepakat bahwa COVID-19 dalam penanggulangannya memerlukan perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat. Apalagi dengan melihat kenyataan sekarang masyarakat mulai lengah, pribadi semakin abai, dan pemerintah yang sejak awal tidak fokus malah cenderung memanfaatkannya untuk mengesampingkan aspirasi rakyatnya.

Akan tetapi jika hanya itu alasan penyematan kata ‘bencana’ dalam redaksi pemberitaan menurut saya masih belum cukup meyakinkan. Setelah menilik lebih jauh pasti ada alasan lain lagi yang dapat membantu meyakinkan kita bahwa penggunaan kata ‘bencana’ dalam redaksi pemberitaan sudah tepat dan tidak cenderung melebih-lebihkan. Alasan pertama sudah kita bahas terkait jumlah kasus sampai yang meninggal dan yang kedua berdasarkan data yang dikeluarkan oleh New England Journal of Medicine melalui beberapa korespondensinya dan ditambah juga dengan jurnal virologi medis yang diterbitkan oleh Wiley COVID-19 berkemampuan tinggi dalam hal penyebarannya. Tidak hanya puas disitu, cara coronavirus bermutasi dampaknya cukup fatal bagi ketahanan populasi dan disitulah masalahnya. Lalu, permasalahannya adalah mengapa kita masih merasa bahwa COVID-19 tetap belum bisa kita anggap layaknya sebuah bencana pada umumnya?.

Sebenarnya mengapa kita merasa aneh dengan kata ‘bencana’ dalam pemberitaan COVID-19 lebih banyak dipengaruhi oleh anggapan kita terhadap virus itu sendiri. Faktanya, saya tidak hanya sekali atau dua kali menjumpai tanggapan orang terdekat saya terkait COVID-19 yang itu menurut saya adalah sebuah contoh mispersepsi. Tanggapan seperti “itu hanya virus” dan “asalkan diri sendiri bersih pasti terhindar dari virus itu” atau bahkan “yang penting bahagia pasti virus itu tidak akan bisa masuk” sudah tidak lagi sepenuhnya tepat setelah memahami uraian paragraf sebelumnya. Menilai dari tanggapan — tanggapan tersebut dan tanggapan yang serupa dengan itu menyudut pada asumsi bahwa masyarakat pada umumnya menganggap enteng hal itu. Padahal yang perlu dipahami saat ini adalah virus itu merupakan bentuk generalisasi saja sedangkan jenis dari virus itu sendiri berbagai macam dan karakteristik virus yang satu dengan yang lainnya tidak dapat disamakan seperti halnya coronavirus hendak disamakan dengan avian influenza (flu burung). Bahkan virus yang jenisnya sama namun dalam gelombang yang berbeda dapat memiliki karakteristik yang sudah berbeda pula.

Berawal dari mispersepsi segala kemungkinan buruk dapat terjadi. Sebagai contohnya adalah sikap masyarakat terhadap physical distancing yang seperti tidak memaknainya dengan sungguh-sungguh. Contoh lain juga terlihat dari pemberitaan-pemberitaan kasus COVID-19 yang semangatnya kian menurun dan seakan menuju abai. Berawal dari mispersepsi pula menyebabkan masyarakat menilai COVID-19 tidak lagi sebagai ancaman serius, lalu dari hal tersebut akan berpengaruh pada cara hidup yang seharusnya. Sehingga kemungkinan untuk tertular virus juga semakin besar dan sebagai yang sedang tidak beruntung akan mendapati dirinya terpapar hingga harus dikarantina selama beberapa hari. Maka, jika kita bertolak pada uraian tersebut justru akan memutarbalikan sebab dan akibat COVID-19. COVID-19 disebabkan oleh coronavirus dan berakibat pada manusia, namun satu hal yang penting untuk diketahui adalah di waktu yang akan datang menjadi mungkin penyebabnya berganti menjadi manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus mengawalinya dengan membangun anggapan bahwa COVID-19 adalah sebuah ‘bencana’ agar kita sebagai anggota masyarakat sekaligus sebagai pribadi yang peduli tidak hanya menggantungkan pada skenario herd immunity dan agar rehabilitasi yang menjadi kebijakan pemerintah dapat berlaku efektif dan mendekati tepat.

Redaksi yang dipilih oleh beberapa media pemberitaan sebenernya tidak salah ketika kita memandang dari sudut pandang preventif. Apa yang harus dibenahi saat ini adalah anggapan kita terhadap COVID-19 agar terhindar dari mispersepsi. Saya sendiri sadar sebenarnya yang jauh lebih tepat untuk dibenarkan adalah anggapan kita terhadap virus itu sendiri karena itu penting. Dalam hal ini, saya memaknai adanya kemungkinan terburuk berawal dari anggapan, ketika kita menganggap sebuah pandemik bukanlah sebuah ancaman tingkat kewaspadaan kita pun tidak sedang pada porsi yang seharusnya. Maka herd immunity sebagai seleksi populasi manusia bukan tidak mungkin untuk tidak terjadi. Oleh karena itu, upaya preventif yang paling pertama dilakukan adalah menciptakan anggapan terhadap COVID-19 bahwa itu merupakan ‘bencana’ dan merupakan ancaman. Sebagai yang belum terdampak tidak harus menjadi yang terdampak karena belajar dari pengalaman orang lain membuatnya bijaksana. Sehingga, tidak harus berupaya menjadi terlihat dewasa hanya karena pengalamannya sendiri. Itulah sebabnya diperlukan kesadaran yang tidak hanya ada di perkataan saja namun sudah seharusnya kesadaran itu mampu terinternalisasi dalam diri setiap warga masyarakat khususnya mahasiswa. Maka, kesimpulannya adalah redaksi berita yang menggunakan kata ‘bencana’ tidak salah karena yang lebih penting untuk diperhatikan adalah anggapan kita terhadap COVID-19 itu sendiri.

Sumber saya:

Goyal, Parag, et al. “Clinical Characteristics of Covid-19 in New York City.” New England Journal of Medicine (2020). https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2010419?query=featured_coronavirus.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. https://kbbi.web.id/bencana.

Kwok, Kin On, et al. “Herd immunity–estimating the level required to halt the COVID-19 epidemics in affected countries.” Journal of Infection (2020). https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(20)30154-7/pdf.

Setiawan, Yusufa I. S. “Penetapan Karantina Wilayah Menurut Pandangan Legal Positivisme Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Pandemi Coronavirus Disease (covid)-19.” OSF Preprints, 8 April 2020. https://osf.io/zfg6x.

Susilo, Adityo, et al. “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini.” Jurnal Penyakit Dalam Indonesia 7. 1 (2020): 45–67. http://jurnalpenyakitdalam.ui.ac.id/index.php/jpdi/article/view/415/228.

Wijaya, Callistasia. “Dampak Virus Corona Bagi Indonesia: ‘Sepi Turis hingga Berpotensi Gerus Nilai Ekspor’.” BBC News Indonesia, 6 Februari 2020. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51369660.

World Health Organization. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Situation Report — 70. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200330-sitrep-70-covid-19.pdf?sfvrsn=7e0fe3f8_2.

World Health Organization. WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19–11 March 2020. https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—11-march-2020.

Yang, Yi, Weilong Shang, dan Xiancai Rao. “Facing the COVID‐19 outbreak: What should we know and what could we do?.” Journal of medical virology (2020). https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jmv.25720.

Suwiknyo, Edi dan Hadijah Alaydrus. “Akui Indonesia Resesi, Ini Penjelasan Pemerintah”. 2 Oktober 2020. https://ekonomi.bisnis.com/read/20201002/9/1299661/akui-indonesia-resesi-ini-penjelasan-pemerintah#:~:text=Kepala%20Badan%20Kebijakan%20Fiskal%20(BKF,sejak%20awal%20kuartal%20I%2F2020.&text=Tahun%20ini%2C%20dia%20memperkirakan%20ekonomi,sampai%20minus%200%2C6%20persen

PERSEPSI #2: Meninjau Perlindungan Hak Masyarakat dan Administrasi Pengelolaan TPST Piyungan

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, hingga hari ini, TPST Piyungan setiap harinya mendapat kiriman sampah hingga mencapai 600 ton dan terus meningkat hingga 12% setiap musim liburan menjadi 700 ton. Sejak tahun 2015, masyarakat dari lima dusun sekitar mulai melakukan aksi untuk menunjukan rasa keberatan kepada pemerintah karena dinilai mengingkari janji. Diawal, Pemerintah berkomitmen untuk melakukan penyemprotan nyamuk dan lalat serta memberi dana kompensasi sebagai wujud imbalan terhadap warga yang terkena dampak negatif penanganan sampah. Namun, janji tersebut belum juga terpenuhi.

Lantas bagaimanakah perlindungan hak serta peran masyarakat dalam pembuatan kebijakan TPST? Bagaimana tindak lanjut dari kesemrawutan administrasi yang disebabkan karena pengelolaan TPST Piyungan yang dirasa merupakan kiriman dari pemerintah daerah satu kepada pemerintah daerah lainnya?

PERSEPSI #1: Dilema Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2020

Sahnya Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021 mengundang polemik, karena muatannya yang mengandung unsur pembatasan kebebasan berpendapat. Di sisi lain, peraturan a quo juga turut dipandang berimbas positif pada aspek sosial-ekonomi kawasan tersebut yang menyangkut hajat hidup pelaku usaha disana.

Lalu apakah hal ini dapat menjadi perkembangan yang baru terhadap dinamika kebebasan menyampaiakan pendapat? Apakah kegiatan yang berlangsung di kawasan tersebut dapat lebih terjaga kestabilannya dengan adanya peraturan tersebut?

Hukuman Tidak Memakai Masker: Bluffing Pemerintah DKI

Oleh : Muhammad Nur Mubarakah — Seorang mas-mas biasa

Hukuman Tidak Memakai Masker: Bluffing Pemerintah DKI

Dalam permainan kartu poker, gertakan (bluff) adalah taruhan atau pengangkatan (raise) yang dibuat dengan tangan (kombinasi kartu) yang tidak dianggap sebagai tangan terbaik. Menggertak berarti membuat taruhan seperti itu. Tujuan dari gertakan adalah untuk membuat lipatan oleh setidaknya satu lawan yang memegang tangan yang lebih baik. Ukuran dan frekuensi gertakan menentukan profitabilitasnya bagi penggertak (bluffer).[1] Sebagai tambahan, frasa “calling somebody’s bluff” sering digunakan di luar konteks poker untuk menggambarkan situasi di mana satu orang menuntut agar orang lain membuktikan suatu klaim, atau membuktikan bahwa mereka tidak sekedar menggertak.[2]

Pada tanggal 11 September 2020 kemarin, Gubernur DKI Jakarta kembali menekan peraturan mengenai PSBB atas respon terhadap jumlah Suspek Terkonfirmasi Covid-19 yang terus bertambah di DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pergub tersebut mengubah bunyi beberapa pasal dalam Pergub №33 Tahun 2020, yaitu Pasal 8, 9, 10, 10A, 11, 14, 18, 20, 20A, dan 26A. Dengan dikeluarkannya Pergub tersebut, penyelanggaraan Kekarantinaan Kesehatan yang diatur oleh UU Kekarantinaan Kesehatan dilaksanakan oleh Pergub №88 Tahun 2020 yang mengatur PSBB, bukan lagi Pergub 51 Tahun 2020 yang mengatur tentang PSBB Transisi atau setidaknya Penulis asumsikan demikian mengingat asas Lex Posterior Derogat Legi Priori Pergub PSBB lah yang berlaku jika ada ketidakharmonisan dengan Pergub PSBB Transisi.[3]

Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan sudah menekan Pergub №79 Tahun 2020 yang mengatur tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di mana Pergub tersebut, seperti dikatakan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Nana Sudjana, menjadi dasar dilaksanakannya Operasi Yustisi oleh kepolisian. Operasi Yustitia tersebut menuai kontroversi dan protes masyarakat akibat seorang warga yang didenda oleh aparat karena tidak memakai masker di dalam mobil sendirian tanpa ada penumpang lain di dalamnya. Warga tersebut menanggap ia tidak merugikan orang lain karena ia hanya sendirian di dalam mobil tertutup sehingga tidak mungkin membahayakan orang lain.[4]

Sebenarnya masyarakat tidak perlu khawatir mengenai denda tidak memakai masker tersebut karena seandainya tidak mau membayar denda atau sanksi sosial, masyarakat tidak akan dirugikan. Pada Pasal 5 ayat (1) Pergub №79 Tahun 2020 tidak ada sanksi lanjutan jika denda dan sanksi sosial tersebut tidak dilaksanakan, sedangkan kepolisian tidak bisa bertindak atas tidak dilaksanakannya sanksi administratif layaknya sanksi pidana. Kepolisian hanya bertindak sebagai pendamping Satpol PP dalam penegakkan sanksi administratif,[5] sedangkan kewenangan Satpol PP yang diatur oleh UU №23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hanyalah non-yustisial.

Hal tersebut dikarenakan peraturan mengenai ketentuan untuk pakai masker pada PSBB seharusnya diatur oleh Perda sehingga bisa menggunakan ketentuan pidana agar Law Enforcement-nya tidak lemah, mengingat lagi tindakan tidak pakai masker pada PSBB kurang dalam aspek administratifnya. Sebagai komparasi, jika yang melanggar ketentuan PSBB itu adalah Pelaku Usaha dalam hal menyelenggarakan aktivitas bekerja dan sanksi denda administratif tidak juga dibayar maka pelanggar akan dikenakan sanksi berupa penutupan sementara sampai denda administratifnya dibayar penuh.[6] Dari situ dapat dilihat bahwa pemerintah memiliki “jaminan” jika denda tak dibayar pelanggar dan jelas aspek administratif dari sanksi tersebut berupa usaha yang ditutup untuk sementara waktu.

Sebenarnya di dalam UU Kekarantinaan Kesehatan terdapat ketentuan pidana bagi orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan namun Pergub mengenai PSBB tidak dapat dianggap sebagai pelaksana UU tersebut karena menyangkut pidana. Seandainya hal-hal yang diatur pergub seperti tidak pakai masker di dalam mobil sendirian dijadikan dasar sebagai ketidakpatuhan sebagaimana tercantum dalam UU Kekarantinaan Kesehatan maka bisa terjadi kesewenangan kekuasaan oleh Gubernur mengingat Pergub tidak dibahas bersama DPRD, sedangkan Gubernur sendirian tidak bisa membuat peraturan yang menyangkut pidana.[7]

Jadi jika penegakkan protokol kesehatan PSBB Covid-19 diibaratkan sebuah permainan poker, nampaknya pemerintah dalam megeluarkan ketentuan sanksi bagi pelanggar penggunaan masker dalam PSBB melalui Pergub merupakan langkah menggertak (bluffing) guna memenangkan permainan. Kita sebagai pemain dalam “permainan” ini, jika tidak sudi memenuhi sanksi karena dianggap melanggar ketentuan penggunaan masker seharusnya menantang pemerintah bahwa produk hukum terkait bukanlah sekedar gertakan mengecoh (calling somebody’s bluff).

Semoga, kedepannya pemerintah dalam menangani pandemi dapat menggunakan produk hukum yang terjamin penegakkannya dan tidak sekedar mengandalkan gertakan belaka agar penanganan pandemi Covid-19 dapat dilaksanakan secara efisien terutama pemerintah daerah DKI Jakarta mengingat Jakarta sebagai episentrum kasus Covid-19 di Indonesia. Sekian pendapat Penulis.

Referensi:

https://news.detik.com/berita/d-5176501/ini-pergub-anies-yang-bikin-pemobil-tak-pakai-masker-didenda/2

https://jejakrekam.com/2020/07/22/sanksi-denda-apa-dasar-hukumnya-dalam-peraturan-walikota-bupati-atau-gubernur

https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel–ombudsman-minta-pergub-sanksi-psbb-menjadi-perda

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html#:~:text=Asas%20lex%20posterior%20derogat%20legi,mewajibkan%20menggunakan%20hukum%20yang%20baru.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200913154623-12-545914/psbb-total-di-dki-polri-tni-gelar-operasi-yustisi-besok

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b0382e059f92/arti-tindakan-penertiban-non-yustisial-oleh-satpol-pp/

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 88 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 79 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Bluff_(poker)

[2] https://idioms.thefreedictionary.com/call+bluff

[3] http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html#:~:text=Asas%20lex%20posterior%20derogat%20legi,mewajibkan%20menggunakan%20hukum%20yang%20baru. Diakses tgl 22 September 2020 pukul 19:56

[4] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200913154623-12-545914/psbb-total-di-dki-polri-tni-gelar-operasi-yustisi-besok. Diakses tgl 22 September 2020 pukul 20:10

[5] Pasal 5 Ayat (3) Pergub №79 Tahun 2020 tentang Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

[6] Pasal 8 ayat (7) Pergub №79 Tahun 2020 tentang Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

[7] Pasal 15 UU №12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Muhammad Nur Mubarakah