Pers Rilis Uji Materi Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2017 Tentang UKT dan BKT PTN

 

Pada Kamis, 22 November 2018 Dema Justicia FH UGM dan BEM FH Unand (sebagai mahasiswa; perseorangan WNI) telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengujian dilakukan atas Pasal 8 ayat (1) huruf d Permenristekdikti No. 39 Tahun 2017 tentang BKT dan UKT PTN yang menyoal kebijakan uang pangkal bagi mahasiswa baru jalur mandiri dengan nomor perkara 073/HUM/2018-181122102816. Kebijakan uang pangkal untuk mahasiswa jalur mandiri ini memang mendapat penolakan diberbagai kampus. Namun kami menyadari bahwa ketika kampus melaksanakan kebijakan ini hanyalah melaksanakan kewenangan yang diberikan atau dilegitimasi oleh Permenristekdikti 39/2017.

Adapun inti pokok permohonan ini adalah:

Pasal 8 ayat (1) huruf d Permenristekdikti 39/2017 telah memberikan implikasi bahwa PTN dapat memungut pungutan lain selain UKT kepada mahasiswa yang masuk melalui seleksi jalur mandiri. Peraturan ini menurut kami telah nyata terjadi pertentangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pertentangan tersebut terletak pada:

  1. Tidak memperhatikan kemampuan ekonomi

Pasal 76 ayat (3) UU Dikti, mengamanahkan bahwasanya biaya yang ditanggung oleh mahasisiwa sesuai dengan kemampuan ekonominya. Adanya uang pangkal pada jalur mandiri, diterapkan untuk seluruh mahasiswa jalur mandiri dan tidak melihat serta memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa. Artinya, dengan kemampuan ekonomi lemah atau kuat sepanjang masuk melalui jalur mandiri harus membayar uang pangkal.

  1. Langsung UKT tertinggi

Bahwa berdasarakan Pasal 3 huruf a UU Dikti, Pendidikan tinggi berasaskan keterjangkauan. Bahwa berdasarkan asas keterjangkauan, biaya pendidikan yang ditanggung mahasiswa harus sesuai dengan kemampuan ekonominya, tidak berdasarkan jalur masuk yang diikuti. Selain itu mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri langsung mendapat UKT tertinggi tanpa melihat kemampuan ekonominya.

  1. Keadilan (Hak dan Kewajiban)

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas mengamanatkan agar pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Bahwa diperbolehkannya PTN untuk mememungut uang pangkal/pungutan lain pada mahasiswa jalur mandiri telah melegitimasi dan melahirkan suatu bentuk ketidakadilan yakni pada mahasiswa jalur mandiri. Ketidakadilan yang dimaksud berupa membedakan perlakuan (kewajiban) yakni dengan mengadakan pungutan lain berupa uang pangkal bagi mahasiswa jalur mandiri. Padahal mahasiswa jalur mandiri tidak memiliki kebutuhan khusus dari mahasiswa regular pada umumnya. Selain itu, mahasiswa mandiri tidak mendapat fasilitas dan pelayanan (hak) yang berbeda.

  1. Tujuan komersil

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (3) dan (5) UU Dikti, calon mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik wajib diterima oleh Perguruan Tinggi, dan penerimaan mahasiswa baru Perguruan Tinggi merupakan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial. Permenristekdikti 39/2017 yang meligitimasi uang pangkal pada jalur mandiri tidak mengatur mengenai batas maksimum dan batas minimum besaran uang pangkal yang ditetapkan perguruan tinggi. Tidak diatur pula penggunaan dan pemanfaatan dari uang tersebut. Selain itu tidak diatur mengenai rumusan untuk menghitung nominal uang pangkal yang ditetapkan tiap-tiap perguruan tinggi sehingga perguruan tinggi dapat dengan bebas menentukan besaran pungutan tanpa dasar perhitungan yang jelas. Hal inilah yang akan berpotensi menghadirkan praktik komersil terhadap jalur masuk mandiri.

Demikianlah kabar ini kami sampaikan, semoga segala upaya mewujudkan pendidikan yang terjangkau dan berkeadilan dapat terlaksana. Dan supaya negara ini selalu teringat, bahwa di atas pundaknya tersimpan amanah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa

 

Hidup Mahasiswa Indonesia!

Hidup Rakyat Indonesia!

Viva Justicia!

 

Jakarta, 22 November 2018

DEMA Justicia FH UGM

 

Rilis versi PDF:

Pokok Intisari Gugatan:

[Evaluasi 5 Tahun UKT]

Sudah 5 tahun kebijakan Uang Kuliah Tunggal berlaku bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut tentu masih banyak kekurangan yang ditemui dan perlu di evaluasi. Berikut kami himpun beberapa evaluasi 5 tahun UKT dari berbagai universitas.

Apakah kamu ingin terlibat juga dalam gerakan ini? mari isi di link berikut:

Please fill out the form below to contact us.

[SEKOLAH KERAKYATAN]

DEMA Justicia FH UGM mempersembahkan Sekolah Kerakyatan yang merupakan acara pemberian materi oleh lima departemen DEMA Justicia yang akan diisi oleh pembicara-pembicara yang berkompeten di bidangnya.
Ayo datang dan dapatkan ilmunya dalam acara yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin – Jumat, 5 – 9 November 2018
Waktu : Pk 15.00 WIB – selesai
Tempat : Fakultas Hukum UGM

Acara ini terbuka untuk umum dan diselenggaran sebagai wadah untuk mengembangkan soft skills mahasiswa khususnya bagi seluruh Pengurus DEMA Justicia FH UGM.

Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi
Cp: Rani (id Line: maharaniwidyasari)