[ PENDAFTARAN DEMA JUSTICIA]

Prosedur Pendaftaran

Dewan Mahasiswa Justicia adalah satu-satunya Lembaga Otonom di Fakultas Hukum UGM yang merupakan tempat untuk belajar, pengabdian dalam bentuk apapun.

Ayoo segera daftarkan diri ke Dema Justicia dengan cara:
1. Membuka dan mendownload formulir di tautan di bawah ini:

[Download Formulir LDPR 2018]


(Atau dapat mengambil formulir di sekretariat Dema Justicia)
2. Berkas di print lalu diisi dengan lengkap menggunakan ballpoint hitam
3. Kumpulkan berkas di sekretariat Dema Justicia FH UGM

Jangan sampai terlambat! Akan ada banyak keseruan yang menunggu kalian.

Jadi, ingat tanggal-tanggal penting ini yaa

Rangkaian kegiatan LDPR 2018 :
》29 Agustus – 3 September : Pendaftaran Dema Justicia
》1 September – 9 September : Wawancara
》13 September : Pra LDPR
》17 September – 20 September : LDPR Day 1-4
》 21 September – 23 September : LDPR Day 4-6 (Live in)

Mari ambil bagian bersama kami, Dewan Mahasiswa Justicia. Ayoo kembangkan potensi dan kreatifitas sebagai mahasiswa Indonesia!!!

Kabinet Deru Samudra
Dewan Mahasiswa Justicia
Fakultas Hukum UGM

Hak Politik dan Kepentingan Rakyat

“KPU berpandangan bahwa upaya menciptakan penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN itu harus dimulai dari pemilu, dan KPU hanya mempunyai kewenangan membuat peraturan KPU,” tegas Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

“Jadi kita mencoba berpartisipasi dengan seluruh komponen masyarakat berupaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN mulai dari hulunya dan hulunya adalah pemilu itu,” paparnya.

 

Begitu yang dikatakan oleh Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait Peraturan KPU yang melarang mantan narapidana Korupsi untuk menjadi calon legislatif/caleg (Rohmatin Bonasir, 2018). Jika kita melihat dari apa yang dikatakan oleh Komisioner KPU tersebut maka kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan dari KPU adalah untuk mencegah praktek KKN dalam tubuh lembaga legislatif itu sendiri. Tindakan KPU ini menimbulkan beberapa tanggapan terutama dari DPR, Bawaslu, dan Kemendagri yang menolak tindakan KPU serta menginginkan agar persyaratan caleg dikembalikan pada Pasal 240 ayat 1

No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Dylan Apriliado R, 2018). Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit tentang mantan narapidana korupsi, tetapi dijelaskan dalam huruf g pasal tersebut bahwa untuk menjadi caleg seseorang tidak pernah dipenjara dengan kekuatan hukum tetap karena tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali menyatakan ke publik bahwa orang tersebut merupakan mantan narapidana. Namun KPU pada akhirnya tetap pada pendiriannya dan meresmikan peraturan tersebut menjadi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Minggu (1/7). Kemenkumham pun pada akhirnya mengundangkan PKPU tersebut beberapa hari setelahnya untuk menjadi peraturan yang berkekuatan hukum mengikat dengan adanya perubahan tata letak dalam PKPU dan larangan mantan napi bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi diakomodasi dalam pakta integritas yang harus ditandatangani pimpinan parpol.

Soedikno Mertodikusumo (2007) menyebutkan, bahwa kekuatan berlakunya peraturan perundang-undangan dibagi menjadi tiga yaitu kekuatan berlaku yuridis, kekuatan beralku sosiologis, dan kekuatan berlaku filosofis. Kekuatan berlaku yuridis merupakan persyaratan formal terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Sudikno dalam hal ini mengutip Hans Kelsen, dimana suatu hukum dapat berlaku apabila didasarkan pada hukum lain yang mempunyai tingkatan lebih tinggi daripada hukum tersebut. Kekuatan berlaku sosiologis adalah berlakunya atau diterimanya suatu hukum didalam masyarakat. Terdapat dua teori dalam kekuatan berlaku sosiologis yaitu teori kekuasaan (hukum dipaksakan oleh penguasa) dan teori pengakuan (hukum diterima dan diakui oleh masyarakat). Kekuatan berlaku filosofis terjadi apabila suatu hukum sesuai dengan cita-cita hukum (dalam konteks Indonesia dalah Pancasila).

PKPU tersebut memiliki beberapa kelemahan apabila dilihat dari sudut pandang yuridis. PKPU tersebut telah bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan diatasnya, salah satunya adalah UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam UUD 1945 hak politik diatur dalam pasal 28C ayat 2 dimana disebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk mengajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. Ini berarti hak untuk maju menjadi calon legislatif merupakan hak asasi manusia yang pembatasannya mengikuti pasal 28J. Dalam Pasal 28J pembatasan yang dimaksud adalah pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Hak untuk menjadi calon legislatif salah satu pembatasannya ditetapkan pada UU No 7 Tahun 2017 terutama pada pasal 240. Pada pasal 240 UU No 7 Tahun 2017 tersebut telah jelas bahwa tidak ada pembatasan bagi mantan narapidana korupsi untuk maju menjadi caleg dalam pemilu, dengan catatan bahwa syarat lainnya juga terpenuhi. Ini berarti PKPU ini telah bertentangan dengan UU No 7 Tahun 2017. PKPU yang menambahkan ketentuan tambahan mengenai syarat menjadi caleg juga telah membatasi hak asasi seseorang yang telah diatur dalam pada 28C ayat 2 UUD 1945. Padahal jika kita melihat pada pasal 28J ayat 2 UUD 1945 yang dapat membatasi hak asasi seseorang hanyalah Undang-Undang, PKPU bukanlah suatu Undang-Undang yang dapat membatasi hak asasi seseorang. Oleh karena itu dalam pembatasan hak asasi manusia, dalam hal ini maju menjadi caleg, PKPU harus mendasarkan pada peraturan diatasnya yaitu UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

PKPU yang membatasi mantan narapidana tindak pidana korupsi untuk menjadi caleg mempunyai kekuatan berlaku secara filosofis. Secara filosofis cita-cita hukum dari Negara Indonesia tercantum dalam dalam pembukaan UUD 1945 terutama alinea ke-4. Dalam Aline ke-4 disebutkan bahwa dasar dari negara Indonesia salah satunya adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. PKPU tersebut sesuai keterangan dari komisioner KPU diatas mempunyai tujuan untuk menciptakan suatu penyelenggaraan negara yang bersih dari praktik KKN. RPKPU ini telah bersesuaian dengan dasar negara ke-4 tersebut, sehingga dapat mewujudkan suatu kepemimpinan yang hikmat dan bijaksana untuk mewujudkan tujuan negara.

Dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa KPU memang punya tugas dan kewajiban untuk menyusun dan menetapkan PKPU yang berkaitan dengan tahapan pemilu. Persoalan tentang pemberian kewenangan dari UU terhadap KPU untuk menambahkan persyaratan terhadap bakal calon anggota legislatif tidak disebutkan dalam UU No 7 Tahun 2017. Dalam hal persyaratan bakal calon tigas KPU hanyalah sebagai verifikator, PKPU yang diamanatkan oleh UU berkaitan tentang persyaratan anggota legislatif hanya tentang proses verifikasi (Pasal 249 UU No 7 Tahun 2017). Tidak mungkin KPU menambahkan persyaratan kepada bakal calon anggota legislatif, sehingga jika PKPU tersebut keluar akan bertentangan dengan UU No 7 Tahun 2017.

PKPU yang membatasi mantan narapidana tindak pidana korupsi untuk menjadi caleg juga mempunyai kekuatan berlaku secara sosiologis. Dalam suatu survei yang dilaksanakan pada April dan Mei 2017 yang dilakukan oleh Lembaga Polling Center bekerjasama dengan LSM Indonesian Corruption Watch (ICW) sebagaiman yang diberitakan oleh Tempo.co (Wulan Nova S dan Budi R, 2017), DPR (sebagai salah satu lembaga legislatif) menempatai posisi 3 terbawah dalam hal tingkat kepercayaan masyarakat.

 

Dalam survei yang dilakukan di 34 provinsi dengan melibatkan 177 kabupaten/kota, dan 211 desa/kelurahan seluruh Indonesia dengan jumlah responden sebesar 2.235 orang ini, DPR memperoleh skor 51 persen dengan perusahaan swasta yang mendapatkan skor 49 persen dan partai poltik yang mendapatkan skor 35 persen. Ini berbanding terbalik dengan skor 86 persen yang didapat oleh Presiden dan KPK. Korelasi yang kurang baik juga dapat dilihat dari DPR dan Parpol dimana 2 lembaga tersebut merupakan lembaga yang terbawah dalam survei tersebut dan mempunyai hubungan erat dalam ketatanegaraan. Selain kasus-kasus korupsi yang menjerat anggota DPR jugta menimbulkan ketidakpercayaan pada DPR. Ditambah, baru saja terdapat mantan ketua DPR telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Kondisi lembaga perwakilan yang gersang akan kepercayaan masyarakat menimbulkan suatu hal yang aneh mengingat lembaga ini yang menjadi representasi dari rakyat itu sendiri. Sehingga dibutuhkan suatu cara agar lembaga legislatif yang sejatinya merupakan lembaga perwakilan agar bersih dan kembali menerima kepercayaan dari masyarakat serta untuk meningkatkan kinerja dari lembaga legislatif itu sendiri. PKPU yang melarang mantan narapidana tindak pidana korupsi untuk menjadi caleg dapat menjadi salah satu cara untuk memperbaiki lembaga legislatif tersebut. Dengan kondisi masyarakat yang tingkat kepercayaannya rendah terhadap lembaga legislatif, tentu Peraturan KPU tersebut dapat diterima dan diakui oleh masyarakat.

Melihat dari kekuatan berlaku secara yuridis, filosofis dan sosiologis PKPU yang melarang mantan narapidana tindak korupsi terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan. Dalam kekuatan berlaku secara yuridis bisa saja telah bertentangan dengan beberapa peraturan diatasnya. Tetapi perlu diingat bahwa PKPU tersebut merupakan salah satu dari peraturan perundang-undangan yang masuk dalam kriteria dalam Pasal 8 UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga pembatalan dan pemutusan tidak berlakunya, sesuai dengan UUD 1945, PKPU tersebut harus melalui Putusan MA.

 

Richardus Prasetya Adipadma

Staff Kajian Strategis dan Kebijakan

 

Daftar Pustaka

Mertodikusumo, S (2007) Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Edisi kelima. Yogyakarta : Liberty.

Bonasir, R (2018). Dilema Mantan Napi Menjadi Caleg: Pertarungan Suara Rakyat dengan Hukum Positif. [daring] terdapat di: http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44357394 [diakses tanggal 6 Juni 2018].

Aprilliado, D (2018). KPU Tetap Larang Mantan Napi Kasus Korupsi Jadi Caleg pada Pemilu 2019. [daring] terdapat di: https://nasional.kompas.com/read/2018/05/23/09213661/kpu-tetap-larang-mantan-napi-kasus-korupsi-jadi-caleg-pada-pemilu-2019 [diakses tanggal 6 Juni 2018].

Wulan N dan Budi R (2017). Survei Polling Center: Kepercayaan ke KPK Tinggi, ke DPR Rendah. [daring] terdapat di: https://nasional.tempo.co/read/893107/survei-polling-center-kepercayaan-ke-kpk-tinggi-ke-dpr-rendah [diakses tanggl 6 Juni 2018].

https://nasional.kompas.com/read/2018/07/04/11543331/pimpinan-parpol-harus-tanda-tangan-pakta-integritas-tak-calonkan-eks

https://nasional.kompas.com/read/2018/07/04/12305831/kemenkumham-undangkan-pkpu-larangan-eks-koruptor-jadi-caleg-ini-respons

[Rick and Morty, Gramsci dan Hegemoni]

Oleh: Ejak

Rick and Morty merupakan sebuah kartun sci-fi ciptaan Justin Roiland dan Dan Harmon yang tayang pertama kali di bulan Desember 2013. Kartun ini menceritakan tentang petualangan seorang ilmuwan paling pintar se-alam semesta bernama Rick Sanchez dan cucunya yaitu Morty Smith. Banyak hal yang dapat kita ambil sebagai ‘moral value’ yang menarik dari serial tv ini.

 

Di musim kedua, tepatnya episode “The Rick Must Be Crazy” mobil yang biasa digunakan Rick dan Morty untuk berpetualang tidak dapat dinyalakan. Rick mencoba mencari tahu apa yang sebenernya terjadi dan kemudian menemukan bahwa baterai yang menjadi sumber daya mobil mereka rusak. Rick lalu mengajak Morty untuk masuk kedalam baterai tersebut yang ternyata merupakan sebuah ‘microverse’. Microverse merupakan sebuah dunia buatan Rick yang berisi alien dengan kehidupan masyarakat yang sama seperti kita pada umumnya. Rick memberi alien tersebut sebuah alat bernama Gooblebox. Gooblebox merupakan mesin yang digunakaan untuk menciptakan sumber listrik bagi mereka. Tanpa diketahui oleh alien di microverse tersebut, Gooblebox juga mengalirkan energi yang digunakan  untuk mengisi baterai yang ada di mobil Rick, jadi selain mereka menciptakan listrik bagi mereka sendiri, mereka juga menyediakan energi bagi mobil Rick.

 

Rick akhirnya mengetahui bahwa rusaknya baterai mobil miliknya disebabkan oleh perbuatan salah satu alien pintar di microverse ciptaannya yaitu Zeep Xanflorp. Zeep menemukan sebuah teknologi baru yang menggantikan Gooblebox yaitu ‘miniverse’. Miniverse merupakan sebuah ‘Microverse’ versi Zeep yang di dalamnya juga terdapat dunia buatan lengkap dengan kehidupan untuk menyediakan energi bagi dunia Zeep. Singkat cerita akhirnya Zeep mengetahui bahwa dirinya tinggal di dalam dunia ‘microverse’ yang digunakan juga untuk menciptakan energi untuk Rick, sama seperti bagaimana dia menciptakan miniverse miliknya. Dan setelah perseteruan terakhir dimana Rick mengalahkan Zeep di sebuah perkelahian, Rick membiarkan Zeep hidup. Rick kemudian menjelaskan bahwa:

 

“[Zeep] knew one of two things were going to happen. Either he would have to toss a broken battery, or the baterry wouldn’t broken anymore”

 

Karena Zeep tidak ingin dunianya hancur seperti apa yang terjadi di ‘miniverse’ ciptannya, dia mengembalikan seluruh kehidupan di ‘microverse’ agar kembali menggunakan Gooblebox untuk menciptakan energi.

 

Yang kemudian menjadi menarik adalah bahwa Rick yang berkuasa atas microverse miliknya melakukan apa yang disebut Antonio Gramsci sebagai hegemoni. Hegemoni dalam bahasa Yunani kuno disebut ‘eugomonia’, sebagaimana dikemukakan Encyclopedia Britanica dalam prakteknya di Yunani, diterapkan untuk menunjukkan dominasi posisi yang diklaim oleh negara-negara kota (polis atau citystates) secara individual, misalnya yang dilakukan oleh negara kota Athena dan Sparta terhadap negara-negara lain yang sejajar (Hendarto, 1993;73). Lebih lanjut dominasi merupakan konsep dari realitas yang menyebar melalui masyarakat dalam sebuah lembaga dan manifestasi perorangan. Pengaruh dari hal ini bisa berbentuk moralitas, adat, religi, prinsip-prinsip politik dan semua relasi sosial, terutama dari intelektual (Arif 2015).

 

Secara garis besar, konsepsi mengenai hegemoni oleh Gramsci diambil secara dialektis lewat pemikiran Machiaveli hingga Pareto. Dari Machiacelli hingga Pareto, Konsepsi yang digunakan adalah tentang kekuatan dan persetujuan. Bagi Gramsci suatu klas sosial akan memperoleh keunggulan (supremasi) melalui dua cara yaitu yang pertama dominasi atau paksaan dan yang kedua adalah melalui kepemimpinan intelektual. Cara yang kedua inilah yang kemudian disebut oleh Gramsci sebagai Hegemoni (Arif 2015; 119).

 

Lebih lanjut kemudian Gramsci mengatakan bahwa Machiaveli coba mendiskusikan bagaimana semestinya seorang pangeran (pemimpin) melakukan tindakan jika dia mau memimpin sebuah negara (Gramsci, 1976;126). Sebagai konsekuensi dari hal ini maka seorang pemimpin memiliki dua buah pilihan yaitu menjadi seorang tiran atau tidak. Kedua pilihan itu kemudian bergantung pada kondisi apakah pemimpin itu mampu untuk memimpin dan melayani rakyat yang dipimpinnya.

 

Gramsci melihat bahwa jika seorang pangeran akan memerintah secara efektif, maka jalan yang dipilih adalah meminimalisir resistensi rakyat dan bersamaan dengan itu pangeran harus menciptakan sebuah ketaatan yang spontan (Gramsci, 1976;144). Rick Sanchez melakukan ini dengan dua cara, untuk mengurangi resistensi dari microverse ciptaannya, ia memberikan mereka alat yang mampu menunjang kehidupan mereka. Selain itu Rick juga menciptakan sebuah wacana bahwa alat tersebut merupakan satu-satunya cara agar mereka mampu memiliki tenaga dengan cara mem’bunuh’ Zeep dengan cara menghancurkan miniverse ciptaan Zeep. Dengan memberikan Gooblebox kepada rakyat microverse, Rick meminimalisir dampak resistensi dari masyarakat, dan menciptakan ketaatan spontan karena hal itu lah Hegemoni tercipta.

 

Di dunia nyata kita bisa melihat berbagai wujud Hegemoni itu dalam berbagai hal. Semisal ketika zaman orde baru awal berkuasa. Untuk mengukuhkan hegemoninya Orde baru mengambinghitamkan Partai Komunis Indonesia. Menciptakan musuh bersama yaitu Komunisme melalui berbagai macam lembaga yang dimilikinya. Melalui buku sejarah kita diberikan satu versi tentang peristiwa 30 September 1965 yang masih simpang siur kebenarannya hingga sekarang, melalui film yang wajib ditonton mulai dari anak kecil hingga orang tua ketakutan akan komunisme diciptakan, segala macam diskusi yang berbau kiri akan di cap sebagai musuh oleh negara. Kiranya hal tersebut lah yang menciptakan  peminimalisiran resistensi dari mereka yang berpaham  komunis,  masyarakat  awam  pun kemudian menormalisasi bahwa komunisme memang salah tanpa kritik lebih lanjut. Rezim maha benar pun tercipta.

 

Pun di masa sekarang dimana beberapa waktu lalu negara dengan narasi pancasilanya membangun konstruksi bahwa mereka yang memiliki paham fundamentalis islam dibuat menjadi musuh bersama melalui berbagai lembaga.  Media massa, Pendidikan, Agama, Politik, Regulasi dan berbagai macam lembaga yang dimiliki oleh negara menjadikan  mereka yang berseberangan dengan  yang berkuasa menjadi musuh bersama.

 

Di lingkungan yang lebih kecil semisal, di beberapa fakultas dimana mereka memiliki budaya sendiri seperti “Guyub/ Jiwa Korsa”, kakak tingkat yang memiliki kekuatan penuh terhadap bagaimana mahasiswa baru dibentuk melakukan hegemoninya melalui ospek dan berbagai cara lainnya. Mereka yang tidak mau mengikuti klas yang berkuasa itu kemudian di cap jelek oleh mereka yang berkuasa. “angkatan bobrok”; “ga guyub”; “penghancur nilai-nilai” dan wacana lain ditiupkan oleh mereka yang berkuasa dan kemudian menciptakan wacana yang menormalisasi hal itu. Pada saat orang-orang mulai menormalisasi dan mulai memusuhi mereka yang dianggap menyimpang dari nilai tersebutlah hegemoni berjalan.

 

Tidak semua dari kita sepakat dengan komunisme atau mungkin negara Islam, pun tidak semua dari kita juga sepakat dengan pancasila, pun tidak semua dari kita sepakat dengan ospek dengan pola tertentu. Namun ketika kita hanya menerima dengan mentah apa yang dikatakan kepada kita oleh mereka yang berkuasa melalui berbagai lembaganya tadi, saat itulah hegemoni bekerja. Ketika kita menormalisasi ‘Gooblebox’  yang diberikan kepada kita, maka disaat itulah hegemoni bekerja

 

Yang kemudian menjadi lucu adalah ketika kita melihat hegemoni sebagai sesuatu yang buruk namun tanpa sadar juga melakukannya. Bukankah memang seperti itu hakikat manusia? Apa yang kemudian dikatakan oleh Thomas Hobbes sebagai ‘Homo Homini Lupus’, manusia merupakan serigala bagi manusia yang lain. Maka memandang dunia dengan apa yang dikatakan teman saya sebagai ‘moralitas disney’. Melihat bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah hitam dan putih, baik dan jahat, namun kenyataannya tak seperti itu kan? Toh di dunia yang kita ‘perjuangkan’ untuk bermakna ini, bisa saja merupakan sebuah ‘microverse’ dari sebuah baterai untuk menjalankan pantat kuda yang ditumpangi oleh Jar Jar Binks kan?

 

So? Wubba lubba dub dub everyone!

 

References:

Rick and Morty Season 2 Episode “The Rick Must Be Crazy”

Arif, Nezar Patria & Andi. 2015. Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gramsci, Antonio. 1976. Selections From The Prison Notebooks. New York: International Publisher.

Hendarto, Heru. 1993. Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci; dalam Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan. Jakarta: Tim Redaksi Driyakarya, Gramedia.

Justicia Berbagi

Tak terasa Hari Raya Idul Adha 1439 hijriah tinggal menghitung hari. Di bulan yang penuh berkah ini, Dema Justicia mengajak anda untuk berbagi paket sembako yang akan disalurkan kepada SKKK dan CS Fakultas Hukum.

Rincian paket sembako:
Beras 1 kg + minyak 500 Ml + mi telor + gula 1/2 kg+teh) seharga Rp.35.000″

Bagi anda yang ingin berpartisipasi dapat menyalurkan melalui:
Rek :
1. BNI. 0336050290 a.n aung san salam
2. BRI. 419801001034508 a.n Fayruz Alkahfi
Konfirmasi: 081905041999 (WA)
Line : Aung.san.salamm

Semoga melalui Kegiatan ini dapat mendorong semangat untuk berbagi bagi kita semua.
“Maka siapa yang beramal Kebaikan seberat dzarroh (biji sawi) maka ia akan melihat pahalanya” (Al-Zalzalah : 7)

Kabinet Deru Samudra
Dewan Mahasiswa Justicia
Fakultas Hukum UGM

Langkah Harmoni (2017)

Ketua: M. Estu Kresnha

Sekjen: Erwin Wijaya Sinaga

Koordinator Bidang Pergerakan: Givari Maulana

Koordinator Bidang Pemberdayaan: Thalia Dewi Andrianita

Koordinator Bidang Jaringan: Damar Satrio Yudanto

Sekretaris Eksekutif: Kanesa Permata P

Bendahara Umum: Danti Rachma Ariani

Akspro: Kuncoro Jati

Kastrat: Andri Setya Nugraha

Advo: Davin R. Abdurahman

PSDM: Citra Ayu Kirana

PM: Aurizka Marta

RKH: Aditya Wahyu

Hublu: Emerensia Ken Elsaning Savitri

Medinfo: Toufik Nugroho

Dora: Ivan F. Yahya

Barisan Perjuangan (2016)

Ketua: Agung Pratama Nugraha

Wk. Ketua Bidang Pergerakan: Hafid Triadmaja

Wk. Ketua Bidang Pemberdayaan: Sang Agni Bagaskara

Wk. Ketua Bidang Jaringan: Fachriza C. L.

Sekretaris Eksekutif: Gita Pajar Kinasih

Bendahara Umum: Karina Maharani

Akspro: Abdul Adhim Azzuhri

Kastrat: Raka Erlangga

Advo: Imam Dwi Nugroho

PSDM: Damar Satrio Yudanto

PM: Ridha Rahmawati

RKH: Dian Widyaningrum

Hublu: Annisa

Medinfo: Cerdas Dwi Purnawan

Dora: Indraswara Arinto Jati

Barisan Perjuangan (2016)

Ketua: Agung Pratama Nugraha

Wk. Ketua Bidang Pergerakan: Hafid Triadmaja

Wk. Ketua Bidang Pemberdayaan: Sang Agni Bagaskara

Wk. Ketua Bidang Jaringan: Fachriza C. L.

Sekretaris Eksekutif: Gita Pajar Kinasih

Bendahara Umum: Karina Maharani

Akspro: Abdul Adhim Azzuhri

Kastrat: Raka Erlangga

Advo: Imam Dwi Nugroho

PSDM: Damar Satrio Yudanto

PM: Ridha Rahmawati

RKH: Dian Widyaningrum

Hublu: Annisa

Medinfo: Cerdas Dwi Purnawan

Dora: Indraswara Arinto Jati